“Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kalimantan Selatan, termasuk juga langsung disampaikan kepada DPR RI dalam pertemuan yang akan digelar di bulan Juli nanti,” jelas Suripno.

Sementara itu, anggota AJI Balikpapan Biro Banjarmasin, Hari Tri Widodo, mencatat ada sejumlah pasal yang mengancam kerja jurnalistik dan memberi kesan jika pemerintah antikritik.

Baca Juga: Hingga Akhir 2024 Target Wajib Pajak Lapor SPT 16,09 Juta SPT

Yakni pasal terkait dengan pelarangan siaran eksklusif jurnalisme investigasi yang ada di pasal 50B ayat 2 huruf c RUU Penyiaran.

“Larangan ini membatasi ruang gerak jurnalis dalam melakukan investigasi mendalam yang merupakan salah satu fungsi kontrol sosial pers,” ungkap Hari yang juga ikut dalam aksi tersebut.

Menurutnya, jika dilarang, maka elemen penting demokrasi juga akan terganggu karena ditutupnya kebenaran yang kerap tidak terjangkau oleh laporan berita biasa.

Salah satu contohnya, pasal 50B ayat 2 huruf k yang memuat larangan membuat konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik yang dinilai mirip dengan salah satu pasal dalam UU ITE.

Pasal tersebut dikhawatirkan disalahgunakan untuk menjerat jurnalis dengan tuduhan pencemaran nama baik untuk tujuan membungkam kritik.

Selain itu, adanya pasal-pasal yang dinilai bermasalah itu juga membuka celah bagi aparat untuk mengatur penyelesaian sengketa jurnalistik di pengadilan, bukan di Dewan Pers.

Baca Juga: Pelantikan Pengurus PWI Sumsel 2024-2029, Pj Bupati Apriyadi Dinobatkan Birokrat Peduli Pers

TERKINI

Ramalan Shio Besok, Jumat 22 November 2024: Shio Kerbau, Macan, Tikus, Ular, Naga, dan Kelinci

21 November 2024 22:45 WIB

Garuda Indonesia Travel Festival 2024, Sediakan 500 Ribu Tiket Harga Khusus

21 November 2024 19:36 WIB

4 Zodiak yang Suka Ngaret, Nyebelin Banget jadi Jangan Ditiru ya!

21 November 2024 19:00 WIB

3 Shio Paling Bersinar dan Hoki Jumat, 22 November 2024: Dikejar Uang!

21 November 2024 18:55 WIB