Bagikan :
Makassar, Sonora.ID - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) kembali menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, kali ini untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.
Kegiatan ini dipusatkan di Hotel Claro Makassar, Rabu 26 Juni 2024.
Rakor menghadirkan sejumlah tokoh diantaranya Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Mohammad Fadil Imran, Panglima TNI Agus Subiyanto dan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Sebanyak 1400 lebih peserta hadir secara hybrid. Mereka meliputi Kepala Daerah, Forkopimda, KPU, Bawaslu serta stakeholder terkait dari tiga Provinsi tersebut.
Baca Juga: Kontribusi Sektor Keuangan Jabar Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dalam sambutannya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyampaikan beberapa arahan.
Salah satunya terkait urgensi stabilitas politik, hukum dan keamanan (Polhukam).
Menurutnya, sinergitas seluruh komponen bangsa dan negara adalah hal yang sangat penting dikarenakan ketika terdapat permasalahan dalam stabilitas polhukam maka dapat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024.
Komponen yang dimaksud yakni penyelenggara meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP. " Mereka harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangannya.
Bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat," ujar Hadi.
Baca Juga: Hadi Tjahjanto Terima Penghargaan “Commander of the National Order of Merit” dari Pemerintah Prancis
Komponen selanjutnya, lanjut Hadi, yakni pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan TNI/Polri, peserta, media/pers dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Hadi juga menekankan langkah strategis Pemerintah Daerah yang perlu dioptimalkan dalam menjaga stabilitas polhukam.
Seperti meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk fasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2024.
Kemudian, meningkatkan sinergitas, optimalisasi peran dan fungsi Forkopimda. "Ini mengingat Pilkada bukan hanya tugas Penyelenggara Pemilu saja," ucapnya.
Tak kalah penting, Hadi menekankan terkait netralitas ASN, TNI dan Polri yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Ia menegaskan, ASN, TNI, dan Polri harus netral dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku selama tahapan Pilkada 2024.
"ASN, TNI, dan Polri harus menanamkan nilai-nilai netralitas kepada setiap anggota dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi masing-masing," pungkasnya.
Baca Juga: Contoh Karya Inovasi PPG Daljab Tahun 2023 yang Paling Lengkap
