Kubu Raya, Sonora.ID – Dosen FISIP Universitas Tanjungpura, Dr. Jumadi, S.Sos., M.Si., menyebut bahwa Pesta Demokrasi Indonesia saat ini sangat unik. Hal ini dikarenakan berlangsung secara bersamaan di tahun yang sama yaitu tahun 2024.

Baik penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal yang juga menjadi catatan dimana Pilpres kemarin sekaligus awal persiapan bagi Pilkada November nanti.

Menurut Jumadi yang menjadi pertanyaan apakah ada korelasi dukungan Pilpres kepada Pilkada. Ia katakan lagi terdapat ciri yang menonjol pada dunia politik di Kalimantan Barat.

“Ciri yang meninjol di Kalimantan Barat adalah Politik identitas," tegasnya usai menjadi narasumber dalam UKW PWI Kalbar 2024, Sabtu (6/7/2024). 

Baca Juga: 33 Wartawan Ikuti UKW PWI Pertama di Tahun 2024

Dia berujar bahwa dengan awal Pilpres yang sudah berjalan baik, maka akan menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang baik.

Jumadi mengatakan beberapa waktu lalu Bawaslu telah mengeluarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)namun untuk Pilpres Februari 2024 lalu. Hasil menunjukkan klasifikasi di beberapa Kabupaten diantaranya money politic, integritas penyelenggara dan sebagainya. Saat ini juga masih menunggu dari Bawaslu apakah akan mengeluarkan IKP baru terkait Pilkada.

Terkait dengan isu yang melibatkan Mantan Ketua KPU yang terjerat kasus asusila yang berujung pada pemecatan. Ini menurutnya men jadi catatan penting.

“Pemilihan Gubernur sangat kuat tarikan identitasnya,“ ucapnya.

Dia mengatakan faktor politik idensitas mencapai 67% dalam Pilkada.

Sementara itu terkait netralitas ASN dalam Pilkada, dia mengatakan Sekretaris Daerah (Sekda) harus memastikan jajarannya tidak menjadi bagian dari kekuatan kontestasi Pilkada. Sepperti diketahui bersama bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berlangsung pada bulan November mendatang.

“Semua jajaran pemerintahan dari atas hingga bawah harus dipastikan tidak menjadi kekuatan dari kontestasi pilkada,“ ungkapnya.

Baca Juga: DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Karena Kasus Asusila, Ini Sepak Terjangnya di Dunia Politik

Jumadi menambahkan pada pilkada nanti harus dipastikan semua jajaran ASN tidak terlibat dan harus menjaga netralitas.

“Maka dari itu Pj Bupati atau Bupati harus memastikan agar ASN tidak terlibat,“ ujarnya (6/7/2024).

Dia juga mengatakan ada sanksi yang diberikan apabila ASN melanggar ketentuan yang tertuang dalam peraturan terkait Pilkada. Sanksi tersebut bisa yang dikeluarkan dari Bawaslu dan MenPanRB. Sanksi yang dikeluarkan bisa dalam bentuk teguran bahkan pemecatan.

Dia juga berujar bahwa andaikata ASN terlibat ini akan berpengaruh terhadap integritas kenegaraan serta kredibilitas pemilu.

Terkait Money Politics Jumadi memberikan masukan untuk Bawaslu agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal, sehingga Money Politics itu tidak terjadi dalam kontestasi politik.