Namun patut disyukuri, katanya, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, seperti di kuartal pertama 2024 tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga.

Menurutnya, ini karena Bank Indonesia dan kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi dan menjelang Pilkada.

"Ini adalah modal dasar dalam membangun negara ini," kata Presiden.

"Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang yang sekecil apapun," cetusnya.

Presiden Jokowi mengakui hingga saat ini regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan, prosedur birokrasi rumit juga masih dipraktikkan di lapangan baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun di daerah.

Baca Juga: Lebih Dari 200-an CPD Dianulir, Pj Gubernur Jabar Akan Kumpulkan Kadisdik Dari 27 Kabupaten/Kota

"Hal seperti ini, prosedur birokrasi rumit masih ada praktek di lapangan," katanya.

Presiden berujar bahwa reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan sejalan dengan sinkronisasi regulasi, dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun berujar bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial di pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara- negara lain.

"Sebagai salah satu pilar utama dalam acountability change BPK memliki tugas dan posisi yang sangat strategis, menjadi salah satu lembaga yang memliki tugas menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat," ucap Isma.

"Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi sesuai dengan amanat Konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah," tambahnya.

Maka dukungan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah perlu didorong secara multi- stakeholders dengan langkah kolaboratif, yang mana setiap jajaran di pemerintahan harus berkomitmen menguatkan fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata keuangan negara.