Jakarta, Sonora.ID - BPJS Ketenagakerjaan telah mengumumkan hasil Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023, yang baru-baru ini diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Dalam audit tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM), sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Muhammad Zuhri, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, menyambut baik hasil audit ini, mengapresiasi komitmen dan konsistensi yang ditunjukkan dalam mengawal proses audit. Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Direktur TI BPJS Kesehatan Ajak Faskes dan Peserta JKN Manfaatkan Layanan Digital

“Kami, Dewan Pengawas, juga senantiasa mendorong melalui saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi dan manajemen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi yield investasi dan khususnya peningkatan coverage kepesertaan,” ujar Zuhri.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya menyebut publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

“Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,” kata Anggoro. 

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan pencapaian signifikan dalam pertumbuhan kepesertaan, menunjukkan peningkatan sebesar 44,96% dibanding tahun sebelumnya. Kini, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 41,56 juta orang, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan, serta pekerja di ekosistem desa yang menyumbang total 14,5 juta peserta.

Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial, tetapi juga hasil dari sinergi kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2021.

Selain itu, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami kenaikan yang signifikan, mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,48% menjadi Rp712,3 triliun pada akhir tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat dan kinerja yang baik dalam pengelolaan dana tersebut.

Anggoro mengatakan dana pekerja dikelola dan dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian guna memberikan hasil pengembangan yang optimal.

Pengakuan di kancah internasional sebagai "highly commended Top Investment House" dan "The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023" dari The Assets, didapat oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Negeri Pontianak Gelar Pendampingan Hukum

Dari segi pembayaran manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, didalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.

Jumlah klaim tersebut mengalami peningkatan yang didasari pada kenaikan yang signifikan dibanding tahun lalu pada pembayaran manfaat JKP yang memasuki implementasi tahun kedua, pembayaran manfaat pensiun dan beasiswa yang terus bergulir.

“Manfaat beasiswa merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan agar para generasi muda tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak pasca ditinggal orang tuanya. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk SDM unggul sebagai pekerja yang Kerja Keras Bebas Cemas menuju Indonesia Emas 2045,” uungkap Anggoro.

Dalam meningkatkan kualitas layanan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta bekerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.

Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah, di mana dan kapan saja.

Di akhir keterangannya, Anggoro berharap ke depan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dengan baik dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan dapat kian tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth).

"Semoga beragam capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud," pungkas Anggoro. 

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Kantor Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana mengungkapkan pencapaian ini adalah bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi dan mengelola dana milik Peserta serta dengan pencapaian yang luar biasa ini kami siap berinovasi dan selalu konsisten dalam meningkatkan pelayanan.