Bagikan :
:quality(50)/photo/2024/07/11/img-20240711-wa0070jpg-20240711095055.jpg)
Adapun pejabat yang menerima massa aksi terdiri dari Kepala Inspektorat Kaltim, M. Irfan Prananta, Kabiro Pemerintahan Pemprov Kaltim, Siti Sugianti beserta jajaran Pemprov Kaltim.
Dalam kesempatan tersebut, AMPL-KT diberikan kesempatan oleh pihak Pemprov untuk menyampaikan aspirasi sehingga bisa didiskusikan bersama dan akan menghasilkan solusi.
"Kami meminta Inspektorat Kaltim untuk memberikan sanksi kepada Sekda Kaltim yang telah melanggar aturan serta memberikan contoh yang tidak baik terhadap OPD-OPD di bawahnya," ucap Agus.
"Bila perlu, Sekda Kaltim dicopot dari jabatannya karena sudah mencoreng nama baik Pemprov Kaltim," lanjutnya.
Sementara, pihak Pemprov melalui Inspektorat menanggapi usulan atau aspirasi yang disampaikan oleh pendemo bahwa pihaknya sudah memberikan sanksi tertulis kepada pihak eksekutif maupun legislatif yang melakukan PDLN.
"Dari hasil verifikasi dan validasi yang kami lakukan, terdapat 12 orang terdiri dari enam eksekutif dan enam legislatif," ungkapnya.
Baca Juga: Wabup Kukar Pastikan RS Muara Badak Beroperasi di Akhir 2024
"Kami sudah menyurati PJ Gubernur untuk memberikan sanksi tertulis terhadap Sekda Kaltim beserta jajaran yang melakukan PDLN di Serawak Malaysia. Sedangkan legislatif, kami sudah melayangkan surat kepada Badan Kehormatan DPRD Kaltim untuk menegur anggota yang telah melanggar aturan. Sebab, kami dari Inspektorat tidak punya wewenang untuk menegur langsung kepada anggota legislatif karena ranah kami hanya di ASN," tambahnya.
Menanggapi itu, Agus juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan aksi pihaknya mendapat respon dari Biro Ekonomi Pemprov Kaltim yang menyatakan bahwa PDLN tersebut menggunakan anggaran pribadi bukan dari APBD kaltim.
"Kalau memang penuturan yang disampaikan oleh Biro Ekonomi kepada kami yang mengatakan bahwa PDLN menggunakan anggaran sendiri berarti itu sudah masuk ke dalam gratifikasi," sanggahnya.
"Untuk itu, kami meminta kepada Inspektorat Kaltim untuk memeriksa kembali oknum-oknum yang melakukan PDLN yang melanggar aturan," lanjutnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh AMPL-KT tersebut, Inspektorat akan memanggil dan evaluasi kembali terhadap oknum-oknum yang bersangkutan.
"Jujur, saya sendiri baru mengetahui itu bahwa ada PDLN yang menggunakan anggaran pribadi. Tapi saya akan mendalaminya lagi apakah betul apa yang disampaikan oleh biro ekonomi kepada kalian atau hanya untuk mengamankan dirinya saja," tegas Irfan.
:quality(50)/photo/2024/11/22/_af7cb9aa-54fe-401e-8958-22ee752-20241122061750.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/19/taeyeon_43jpeg-20241119114225.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/_a44a353f-6ee7-4670-8621-436525a-20241122060851.jpeg)
:quality(50)/photo/2023/12/08/screenshot-2023-12-08-193913jpg-20231208073922.jpg)