Jakarta,Sonora.Id—Peningkatan literasi masyarakat membutuhkan peran berbagai pihak, terutama perpustakaan. Isu kecakapan literasi menghadapi berbagai persoalan yang sudah lama menjadi sorotan.

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 dengan tema "Bergerak Bersama untuk Akselerasi Penguatan Literasi Masyarakat" yang diselenggarakan secara hibrida, pada Kamis (25/7/2024).

Dia menyatakan ada tiga persoalan dalam kecakapan literasi. Pertama, ketersediaan bahan bacaan yang belum sesuai dengan minat baca calon pembaca. Kedua, belum terarahnya program dan aktivitas tanpa implementasi yang jelas. Menurutnya, program harus dikawal sejak awal sampai akhir dan dievaluasi secara terus-menerus.

“Tidak perlu banyak program, sedikit program saja yang memang betul-betul menjadi fokus utama memberikan dampak yang luas,” tegasnya.

Ketiga, mencakup kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, kerjasama dengan berbagai pihak menjadi keharusan. “Ada para mitra di sekeliling kami. Kami ajak bersama, colek mereka, ayo bareng-bareng. Makanya saya katakan, program ini adalah program bersama yang harus dikerjakan secara bersama-sama, bukan program personal,” tambahnya.

Hasil kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan kecakapan literasi, ujarnya, dilakukan Perpusnas dengan melakukan penguatan kepada 10 ribu perpustakaan desa/kelurahan dan Taman Baca Masyarakat (TBM). Sebanyak 10 juta buku bacaan bermutu beserta raknya diberikan kepada perpustakaan dan TBM untuk meningkatkan kegemaran membaca anak.

Dia berharap jumlah perpustakaan dan TBM yang mendapat bantuan dapat ditingkatkan pada 2025. “Semoga bertambah jumlahnya menjadi 20 ribu lokus baca di tahun 2025,” tuturnya. Dia menjelaskan, program bantuan ini merupakan dukungan dari Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta mitra lainnya.

Tahun ini, program TPBIS menyasar 600 perpustakaan desa/kelurahan. Jumlah ini ditingkatkan dari target sasaran awal sebesar 300. Perpustakaan tersebut merupakan bagian dari program penguatan 10 ribu perpustakaan desa/kelurahan/TBM.

Menurutnya, penambahan target sasaran ini memengaruhi jumlah perpustakaan daerah yang mereplikasi mandiri program TPBIS. "Ini adalah angka yang menunjukkan pencapaian di satu sisi, tapi di sisi lain adalah tantangan. Bagaimana kami memelihara program ini? Jangan sampai TPBIS itu adalah program yang diluncurkan tapi kemudian tidak berlanjut akibat rendahnya dukungan dari pemerintah daerah,” tuturnya.

Dia mengajak mitra kerja untuk mengawal program TPBIS dari persiapan, proses, dan akhir. Program ini juga akan dikolaborasikan di tingkat persekolahan. “Karena apa? sasaran terbesar kami adalah masyarakat di persekolahan,” lugasnya.

Program TPBIS diluncurkan pada 2018. Sejak diluncurkan hingga 2023, program TPBIS telah dijangkau oleh 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, 1.796 perpustakaan desa/kelurahan. Pada tahun ini, program TPBIS menghadirkan bahan bacaan bermutu dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kecakapan literasi.

Sejak 2018 hingga 2024, sejumlah 2.669 perpustakaan di 29 provinsi di seluruh Indonesia sudah mereplikasi program tersebut secara mandiri. Hal ini mencerminkan keberhasilan program dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian PDTT Ivanovich Agusta menyatakan dukungan pihaknya dalam penguatan literasi masyarakat desa.

"Ini adalah tahun emas bagi perpustakaan/TBM desa karena punya dukungan yang sangat penuh dari Perpusnas. Contohnya kolaborasi Perpusnas bersama Kemendesa atas dukungan oleh Wakil Presiden Indonesia yang mencanangkan tahun 2024 sebagai Gerakan Literasi Desa," jelasnya.

Dijelaskan bahwa pada 2023, tingkat keterpenuhan perpustakaan di desa-desa Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebanyak 33.878 desa sudah memiliki TBM atau perpustakaan desa. Namun, masih terdapat 41.387 desa yang belum memiliki TBM atau perpustakaan desa. 

Kondisi ini membuatnya yakin akan pentingnya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses literasi dan informasi di seluruh pelosok negeri.

Dia menjelaskan dana desa dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana perpustakaan desa. "Dana desa boleh digunakan untuk membangun perpustakaan desa, termasuk untuk membiayai kegiatan literasi dan teknologi digital. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2024," tandasnya.

Dia mengimbau pemerintah desa untuk menganggarkan pengembangan perpustakaan dengan dana desa selama tahun 2024 berjalan, sebelum Agustus.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menekankan urgensi sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung penguatan literasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Demi kehidupan yang sejahtera, isu literasi ini memang harus kita kumandangkan bersama sehingga memperoleh perspektif yang tepat untuk mengaitkan literasi dengan upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia Emas 2045 nanti,” tegasnya.

Ia memaparkan visi Bappenas mengenai literasi dan Indonesia Emas 2045. Di antaranya pendidikan yang berperan penting dalam mewujudkan SDM unggul dan berkualitas dengan kecakapan literasi tinggi. 

“Dalam konteks inilah, penting kami menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran di perpustakaan misalnya di sekolah. Itu juga signifikan pengaruhnya pada upaya kami meningkatkan kualitas individual yang nanti akan tercermin pada kemampuan SDM yang unggul dan punya daya saing tinggi,” paparnya.

Dalam penutupan acara, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menjelaskan TPBIS telah dikembangkan pada skala internasional. Pada 2023, negara anggota Colombo Plan datang ke Indonesia untuk mempelajarinya. “Tahun ini akan datang juga diikuti 20 negara anggota Colombo Plan yang nanti fokus pada daerah Kabupaten Magelang,” sebutnya.

Dia berharap keberpihakan dan kebijakan pemerintah daerah dalam berkolaborasi dengan masyarakat, para pegiat literasi, forum TBM, dan bunda literasi untuk mendorong peningkatan kecakapan literasi menuju Indonesia Emas 2045. 

Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional Program TPBIS dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 dihadiri berbagai pemangku kepentingan yakni dinas perpustakaan, praktisi perpustakaan, serta perwakilan perpustakaan desa/TBM. Pada tahun ini, bantuan program TPBIS tahun ini diberikan kepada 600 perpustakaan desa sebagai mitra baru. Bantuan terdiri atas material maupun non-material berupa buku siap baca, rak buku, komputer, printer, modem, paket internet, serta pendampingan program, bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan, teknologi informasi dan komputer, dan kegiatan pembelajaran sebaya antar pengelola perpustakaan.