Pengamanan dan Stabilitas: Keamanan adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan Pilkada. Pj Gubernur mengharapkan TNI dan Polri terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk menjaga stabilitas keamanan.
Netralitas dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN): Netralitas ASN adalah syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta di kabupaten/kota diminta untuk fokus menjalankan tugas dengan profesional, mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.
Elen Setiadi juga menegaskan kepada para camat, yang merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, untuk bersinergi dengan berbagai pihak di wilayah masing-masing. Dengan sinergi yang baik, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman, serta mencegah konflik horizontal di masyarakat.
Elen juga mengajak semua pihak untuk berkomitmen memantau setiap tahapan Pilkada, memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana, dan mewujudkan Pilkada yang demokratis, bersih, dan berkualitas.
Ketua Panitia sekaligus Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel, Dr. Sri Sulastri, menyampaikan bahwa tujuan Rakor ini adalah memperkuat sinergi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Selain itu, Rakor ini juga bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang pembangunan dan pengembangan potensi daerah di Sumatera Selatan.
Dalam Rakor tersebut, juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel tentang pembangunan dan pengembangan potensi daerah, serta penyampaian materi oleh berbagai pejabat tinggi.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, perwakilan Pangdam II Sriwijaya, Kepala BIN Sumsel, serta sejumlah pejabat Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Sumsel.