Aspek pembinaan yang dimaksud Jonny ada 7 pembagian yaitu, keorganisasian, pengelola SDM, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan TIK dan inovasi dalam 32 indikator penilaian terhadap seluruh instansi yang terdaftar menjadi anggota JDIHN.
Perlu diketahui bahwa BPOM sendiri telah menjadi anggota JDIHN sejak 9 September 2019.
Portal JDIH BPOM dapat diakses oleh masyarakat Indonesia dan sudah terintegrasi.
Baca Juga: Kawal Putusan MK, Seribu Mahasiswa Unjuk Rasa Depan Balaikota Solo
Sampai dengan 22 Agustus 2024 sudah terdapat 1.154 produk hukum yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia di portal JDIH milik BPOM, termasuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala BPOM, Keputusan Kepala BPOM dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang disampaikan oleh Kepala BPHN, Kepala BPHN pun berharap bahwasanya mengajak pimpinan dan anggota JDIHN tetap selalu konsisten untuk melaksanakan pengelolaan JDIHN dengan seoptimal mungkin “Semakin lengkap jumlah anggota JDIHN yang terintegrasi dengan portal https://jdihn.go.id/. Selayaknya memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum, baik dari jenis maupun jumlah dokumen hukum” tuturnya.
Maka dari itu, hadirnya JDIHN mampu menjadi sumber daya hukum yang lengkap karena terdiri dari koleksi peraturan perundang-undangan serta dokumen dan informasi pendukungnya.
JDIHN juga dapat menjadi sumber akurat dokumen hukum yang ada di Indonesia karena langsung bersumber dari instansi penerbitnya.
Penulis : Rama Pujo