Banjarmasin, Sonora.ID - Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskasn siap mengawal gelaran Pilkada Serentak 2024 dan mewujudkan pemilihan yang tertib dan damai.

Baik untuk tingkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin maupun untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, pada 27 November nanti.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, saat menjadi pembina Apel Pasukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di halaman Kantor Satpol PP setempat, Senin (26/08) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Ia menegaskan kesiapan seluruh personel linmas dan Satpol PP Kota Banjarmasin untuk mengawal Pilkada Serentak 2024 yang jujur dan adil.

“Tingkatkan koordinasi, sinergi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, aparat keamanan serta instansi vertikal lainnya,” tutur Ibnu di hadapan para peserta apel.

Koordinasi dan sinergitas seluruh pihak, terutama antar lembaga yang terlibat dalam pengamanan Pilkada nantinya.

Baca Juga: Unjuk Rasa Mahasiswa, Gedung DPRD Kalsel Dijaga Ketat Aparat

Ditegaskan Ibnu, pengawasan harus dilaksanakan dengan ketat, mulai dari tahapan pencoblosan hingga penghitungan suara untuk mengurangi potensi kecurangan yang menimbulkan sengketa hasil Pemilu.

Upaya untuk meminimalisir gugatan atau ketidakpuasan dari pemilih maupun pihak tertentu atau pasangan calon lainnya, dinilai harus benar-benar diwujudkan lewat pengawasan tersebut.

Peran linmas menurutnya juga sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Termasuk dalam memastikan jalannya Pilkada 2024 benar-benar mengedepankan penegakan aturan.

“Sebanyak 310 personel linmas telah kita siapkan untuk diturunkan di kecamatan dan kelurahan,” tambahnya lagi.

Jumlah itu belum termasuk pengamanan atau PAM TPS yang direkrut oleh KPU dan juga aparat dan kepolisian serta TNI.

“Dengan persiapan yang matang dan kerja sama semua pihak, saya optimis Pilkada di Kota Banjarmasin akan berjalan sukses dan damai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, gelaran Pemilu di Kota Banjarmasin tergolong kondusif, baik untuk Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

Meski demikian, pengawasan di titik-titik yang dinilai rawan terus dilakukan agar menekan risiko terjadinya gesekan yang dapat memicu konflik yang lebih besar.