Jakarta, Sonora.ID - Provinsi Kalimantan Barat meraih prestasi membanggakan di ajang Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2024. Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., dianugerahi penghargaan sebagai Penjabat Gubernur Terbaik di Bidang Ekonomi Daerah Fiskal Tinggi.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, pada Jumat malam (30/8/2024) di Ballroom Hotel Tribrata Dharmawangsa, Jakarta.

Evaluasi ini mencakup kinerja selama dua triwulan terakhir dari periode 2023-2024, dengan indikator di bidang ekonomi meliputi pengendalian inflasi, pembinaan BUMD, dan realisasi anggaran.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group untuk menghargai penjabat kepala daerah yang berhasil menjalankan tugas dan strategi dengan baik. Penilaian dilakukan berdasarkan gabungan indeks kinerja dari 10 indikator prioritas yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, survei persepsi publik dari Tempo Media, dan penilaian Dewan Juri.

Baca Juga: Daftar Ke KPU, Pasangan Norsan - Krisantus (NKRI) Janjikan Pemerataan Pembangunan Terutama Pedesaan

Hal ini karena sosok Kepala daerah memegang peranan sangat vital dalam sistem pemerintahan yang berada di garis terdepan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. 

"Kita sangat bersyukur dengan dianugerahi penghargaan yang diberikan Kemendagri sebagai salah satu Kepala Daerah dengan kinerja terbaik kategori Penjabat Gubernur Terbaik Bidang Ekonomi Daerah Fiskal Tinggi dan ini menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Barat," ujar Pj Gubernur Harisson usai menerima penghargaan itu.

Tak hanya itu, beberapa capaian positif Pj Gubernur Harisson, yang berhasil menekan angka inflasi, pada tahap pertama periode September – Desember 2023, inflasi berada pada angka 2,02% sedangkan saat ini terkendali pada angka 1,58% yang menempatkan Kalimantan Barat pada urutan ke-6 inflasi terendah di Indonesia. 

Kemudian, dalam pembinaan BUMD, pada tahap pertama di tahun 2023, dari 3 BUMD yang dimiliki, 2 berada pada kategori sehat sedangkan 1 BUMD berada pada kategori tidak sehat.

"Saat ini ketiga BUMD yang ada (Bank Kalbar, PT Jamkrida serta Perumda Aneka Usaha) semua berada pada kategori sehat. Kemudian terkait angka pengangguran, telah mengalami penurunan sebesar 0,85% dari angka 5,05% menjadi 4,20%, kemiskinan ekstrem, dari sebesar 1,41% di awal periode, saat ini sudah berada pada 0,57%. - untuk penyerapan anggaran, hingga saat ini sudah mencapai angka 50%, dengan beberapa Inovasi yang dilakukan berhasil menekan angka Prevalensi Stunting dari angka 15,66% menjadi 14,03%, serta pada sektor Layanan Publik berdasarkan indeks kepuasan konsumen (IKM) berada pada kategori sangat baik, dari angka 98,28 menjadi 99,90%. 

Selain itu, Pj Gubernur juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh media Tempo, sehingga memotivasi Pemprov Kalbar untuk terus konsisten dan bekerja dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Apresiasi akan menjadi acuan dalam memicu dan memacu Pemprov Kalbar untuk lebih baik dengan melahirkan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat," tutupnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan ekspose media terhadap kinerja pemerintah daerah membantu kementerian dalam mengawasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Kategori-kategori yang masuk dalam apresiasi ini sangat berhubungan dengan apa yang kami evaluasi dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri,” terang Tito.

Apresiasi untuk pemerintah daerah ini bukan sebuah kompetisi. Namun demikian, Tempo mempertimbangkan berbagai indikator dan menggunakan data sekunder dari sejumlah lembaga.

Seperti Badan Pusat Statistis (BPS), data Indeks Masyarakat Digital Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengecekan pada Indeks Elektronifikasi Transaksi Keuangan Daerah yang dilansir Bank Indonesia melalui kantor-kantor perwakilannya di berbagai daerah, dan berbagai sumber lainnya untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah. 

Harus diketahui, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud pengakuan atas pencapaian dan prestasi Penjabat Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam menjalankan tugasnya saat ini.

Saat ini Indonesia memiliki 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dari total daerah tersebut, terdapat 275 daerah yang dipimpin oleh penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Dari ratusan penjabat kepala daerah itu, terpilih 17 penjabat bupati dan Wali kota, serta 16 Penjabat Gubernur.