Penajam, Sonora.ID - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syarifuddin HR mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) khususnya kepada mereka yang telah putus sekolah.

Ia mengaku menemukan banyak warga PPU yang telah putus sekolah namun tidak memiliki kemampuan atau keterampilan, sehingga tidak mampu bersaing dengan orang lain.

“Minimal mereka diberikan pelatihan seperti las atau pertukangan. Minimal mereka memiliki kemampuan skil lah agar bisa bersaing di dunia kerja,” katanya.

Syarifuddin mengatakan, anggaran untuk meningkatan kemampuan mereka tidak lah terlalu besar.

Ia mencontohkan bila seorang anak putus sekolah memerlukan anggaran Rp 5 juta sekali pelatihan, maka dengan anggaran Rp200 juta sudah 40 orang yang bisa memiliki kemampuan.

Baca Juga: Realisasi APBD 2024 Masih di Angka 39,7 Persen di Bulan September

Anggota DPRD Dapil Penajam ini mengakui, bila selama ini banyak anak putus sekolah yang ingin mengikuti pelatihan namun tidak memiliki uang yang cukup.

“Makanya pemerintah daerah harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Saya temukan banyak warga kita yang putus sekolah yang memerlukan perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain anggaran pelatihan lanjutnya, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk paket A,B dan C bagi anak yang putus sekolah.

Tujuannya, agar mereka bisa memiliki ijazah yang bisa digunakan saat melamar pekerjaan di perusahaan.

Ia mengaku, banyaknya anak putus sekolah karena beberapa faktor.
Seperti ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

“Memang sekolah gratis tapi kebutuhan anak-anak ini banyak di sekolah. Karena tidak mampu dari sisi ekonomi sehingga memutuskan untuk putus sekolah,” katanya.

Baca Juga: Dalam Upaya Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Makmur Marbun Buka Bimtek Diklanas yang Digelar DPMD

Mengenai paket A,B dan C ia mengatakan bisa dilakukan dengan difasilitasi pemerintah daerah dengan menyediakan anggaran melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU.

“Harapannya anggaran 2025 ini sudah bisa direalisasikan untuk membantu warga yang ingin ambil paket. Ini bagaimana tanggunjawab moral pemerintah daerah bagi warganya,” ucapnya. (Adv/DPRD PPU)