Banjarbaru, Sonora.ID – Masalah Kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengemuka pada Jambore III Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2024 di Balai Guru Penggerak (BGP), Jalan Ambulung, Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru pada pada Sabtu (14/09).
Adalah Ketua Umum Pengurus Pusat HIMPAUDI, Betti Nuraini yang sangat lantang menyuarakan minimnya gaji guru-guru PAUD, khususnya yang bekerja di PAUD non formal.
Dalam sambutannya, Betti menyebut bahwa tidak ada perbedaan antara PAUD non formal dan formal, karena sama sama diakui negara sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Namun faktanya di lapangan, pendidik PAUD non formal belum mendapat pengakuan akan hak profesinya yang tentunya berpengaruh terhadap gaji yang diterima setiap bulan
“Kami melakukan survei terhadap 220 ribu guru PAUD, rata -rata gaji mereka Rp250 ribu perbulan,” beber Betti.
Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong agar kebijakan di legislatif dapat menjamin kesejahteraan guru paud di pelosok Nusantara.
Jika belum ada kesamaan dalam hal kesetaraan, lanjut Betti, maka solusi yang paling cepat adalah dengan memberikan insentif atau honor daerah kepada guru PAUD non formal sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Lagi-lagi di sini sesuai kemampuan daerah,” ucapnya.
Sementara untuk di Kalsel sendiri, rata-rata nominal gaji pendidik PAUD non formal sudah cukup tinggi, meski masih ada guru yang menerima Rp 250 ribu perbulan.
“Di Kalsel nominalnya lumayan, di Banjarmasin Rp1 juta,” ucapnya lagi.
Menanggapi persoalan rendahnya gaji pendidik PAUD, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan yang hadir dalam pembukaan Jambore HIMPAUDI mengatakan bahwa kewenangan memberikan insentif kepada pendidik PAUD adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah setempat memperhatikan kesejahteraan guru-guru PAUD yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami hanya bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan lagi kesejahteraan guru-guru PAUD,” ujar pejabat yang akrab disapa Haji Gia.
Peningkatan kesejahteraan guru PAUD menurut Gia sudah seharusnya dilakukan, karena menjadi garda terdepan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.
“Dan mampu mencerdaskan kehidupan berbangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Perjalanan 19 tahun berorganisasi Himpaudi maka tidaklah singkat, sehingga wadah itu kini telah transisi menuju dewasa,” ungkapnya.
Sebagai penyelenggara pendidikan, Ia menilai bahwa guru PAUD merupakan pembangunan pondasi dasar dalam mencetak generasi emas ke depan, baik itu pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, emosional dan sosialnya.
Untuk itu ia mendoakan agar kiranya seluruh hajat atau keinginan HIMPAUDI dapat terwujud dalam menjamin kehidupan para guru PAUD di Indonesia, tak terkecuali di Kalsel.
“Pada intinya kami menyampaikan rasa salut atas pengajaran selama ini terhadap pendidikan untuk generasi anak-anak ke depannya,” ungkapnya
Sementara itu, Bunda Paud Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah atau Acil Odah menyampaikan bahwa pihaknya mendukung sekali hajat atau keinginan Himpaudi dalam memperjuangkan masa depan guru PAUD
“Kita terus mendoakan dan mendorong agar kesejahteraan guru PAUD di Indonesia maupun khususnya di Kalsel agar kesejahteraannya di jamin,” sampai Acil Odah, selepas acara.
Acil Odah juga mendoakan agar kesejahteraan guru guru di banua, khususnya pendidika PAUD segera meningkat, agar dapat lebih fokus dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kami sangat mendoakan kesejahteraan guru guru PAUD ini segera meningkat,” harapnya.
Senada dengan Acil Odah, Ketua Pengurus Wilayah HIMPAUDI Kalsel, Rabiatul Adawiyah juga berharap, agar kesejahteraan pendidik PAUD dapat terus meningkat.
Sebagai sosok yang pertama kali mengajarkan ilmu pengetahuan setelah orang tua di rumah, kesejahteraan guru PAUD menurutnya sudah seharusnya diperhatikan.
“Kami tidak henti-hentinya berharap kesejahteraan guru PAUD ini meningkat,” pungkasnya.