Banjarbaru, Sonora.ID – Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru menjadi lokasi acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan untuk memantau dan mengevaluasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Kamis (26/9).

FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan utama, seperti Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN, Zamhir Setiawan, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Farah Adibah, , perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru,serta tim PKBRS RSD Idaman Banjarbaru dan penyuluh KB wilayah Banjarbaru.

Acara ini bertujuan untuk membahas pencapaian, tantangan, serta strategi peningkatan layanan KB, terutama di rumah sakit, sebagai salah satu elemen penting dalam menekan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Zamhir Setiawan menyoroti penurunan kontribusi rumah sakit dalam pelayanan KB di masyarakat.

“Di masa lalu, rumah sakit menjadi andalan utama untuk pelayanan KB. Namun saat ini kontribusinya menurun, dengan persentase pelayanan di rumah sakit masih kurang dari 8%,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, sejak tahun 2021, BKKBN meluncurkan program Gema Kencana (Gerakan Rumah Sakit Layanan Keluarga Berencana). Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali peran rumah sakit sebagai pusat pelayanan KB, khususnya dalam penyediaan kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran.

Baca Juga: Pengadaan Barang dan Jasa di Banjarmasin Dapat Penghargaan Nasional

Selain itu, Zamhir juga menekankan pentingnya keterlibatan pasangan dalam keputusan KB pasca persalinan, yang diharapkan sudah disetujui sejak pemeriksaan kehamilan (ANC).

Dengan adanya potensi perluasan akses rumah sakit di Kalimantan Selatan—terdapat 2.981 rumah sakit yang siap berpartisipasi—ia berharap layanan KB dapat semakin merata dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sementara itu, Farah Adibah, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, memberikan pandangan positif terkait pencapaian program KB di Kalimantan Selatan. Ia menyebutkan bahwa tingkat kesertaan KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau mCPR) di provinsi ini telah mencapai 71,2%.

“Ini menunjukkan bahwa program KB yang dijalankan berhasil memberikan pilihan kontrasepsi yang aman dan efektif kepada masyarakat, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga,” jelasnya.

Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan, BKKBN Kalsel menjalin kerjasama erat dengan RSD Idaman Banjarbaru, yang kini telah dilengkapi dengan fasilitas laparoskopi sebagai salah satu metode KB permanen.

Farah berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Banjarbaru dan sekitarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam acara FGD ini, di mana berbagai pemangku kepentingan bisa memberikan masukan berharga untuk peningkatan pelayanan KB di masa mendatang.

Baca Juga: Kerja Bareng KPK Cegah Korupsi, Pemprov Kalsel Gelar Bimtek Keluarga Berintegritas

Pada sesi evaluasi, Atjo Admart dari Tim PKBRS RSD Idaman Banjarbaru menyampaikan laporan kinerja pelayanan KB di rumah sakit tersebut selama semester pertama 2024.

Ia menyebutkan bahwa RSD Idaman berhasil melaksanakan pelayanan KB pasca salin dan pasca keguguran dengan baik. Sebanyak 100 akseptor baru tercatat, terdiri dari tiga akseptor IUD pasca keguguran, lima akseptor implan pasca salin, empat akseptor MOW pasca salin, 25 akseptor IUD pascaplasenta, dan 63 akseptor IUD saat operasi caesar.

“Capaian akseptor baru KB pasca persalinan ini mencapai 11% dari total 861 persalinan di RSD Idaman. Angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang masih di bawah 8%. Ini merupakan pencapaian yang membanggakan, mengingat pentingnya kontrasepsi pasca persalinan dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan,” tutur Atjo Admart.

Ia juga menjelaskan bahwa promosi dan konseling KB secara rutin dilakukan oleh dokter dan bidan kepada ibu hamil dan keluarganya, baik di ruang rawat jalan kebidanan maupun rawat inap. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada pasien. Sehingga mereka bisa membuat keputusan terbaik terkait penggunaan kontrasepsi.

Dengan adanya FGD ini, seluruh pihak berharap dapat menemukan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi, baik dalam hal rujukan medis, pembiayaan melalui BPJS, hingga distribusi dana yang lebih seimbang.

Kolaborasi lintas sektor antara BKKBN, pemerintah daerah, dan rumah sakit diyakini mampu memperkuat sistem pelayanan KB di Kalimantan Selatan, serta menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kontrasepsi.

Upaya bersama ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Baca Juga: Barantin Ajak Pemda & Pemilik Usaha Perkuat Sinergi Akselerasi Ekspor