Pontianak, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sedang mengintensifkan langkah-langkah untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayahnya.

Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat untuk dapat diberantas secara efektif.

Dalam rangka itu, Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi diharapkan dapat menjadi strategi yang tepat untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah tentang hal-hal yang perlu diwaspadai dalam menjalankan tugas mereka.

"Hal ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk membangun kesadaran melalui pendekatan Humanis dari semua Institusi Pemerintahan dan semua kalangan untuk berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., ketika membuka secara resmi Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (21/10/2024).

Baca Juga: Bank Indonesia Pertahankan BI-Rate 6,00%

Seperti diketahui bersama, KPK telah meluncurkan aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) guna mendorong percepatan pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah.

"Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung penuh seluruh program pemberantasan Korupsi yang dilakukan KPK, salah satunya adalah aksi pemberantasan Korupsi terintegrasi melalui MCP," ucap Harisson.

Dia melanjutkan, bersama KPK, Legislatif, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dapat memperkuat kerjasama pencegahan tindak pidana Korupsi di Kalimantan Barat.

"Salah satunya adalah pengelolaan MCP serta peran dari pelaku Usaha, organisasi Masyarakat, Media Massa dan Stakeholder terkait terhadap pencegahan Korupsi. Harapannya tingkat Korupsi bisa ditekan bahkan dihilangkan," ungkapnya.

Agenda tersebut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Forkopimda Kalbar atau yang mewakili dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar serta secara daring perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada kesempatan yang sama Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalbar, Minsen menyatakan kegiatan seperti ini sangat penting diselenggarakan dalam rangka mencegah adanya penyimpangan – penyimpangan, serta lewat pembelajaran ini setidaknya tahu akan batasan – batasan mana yang boleh dan mana yang tidak.

“Momen seperti ini ada baiknya dilaksanakan sesering mungkin, dan bukan hanya anggota DPRD tapi juga perangkat daerah, “ujarnya.

Menurutnya, perlu adanya perbaikan pada sistem yang ada karena ia mengatakan tidak tidak yakin bahwa misalnya seseorang itu jahat, tetapi mungkin saja karena memang ada sistem yang memeaksa mereka menjadi seperti itu.

“Supremasi Hukum sangat penting, “tegasnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

TERKINI

Arti Mimpi Dilantik jadi Aparatur Negara, Pertanda Apakah itu?

22 Oktober 2024 15:15 WIB

Lirik Lagu 'Aku Cinta Dia yang Cinta Pacarnya' - Juicy Luicy

22 Oktober 2024 15:15 WIB

20 Poster Pemilihan Ketua OSIS yang Unik dan Kreatif, Apa Saja Isinya?

22 Oktober 2024 15:00 WIB

Ramalan Shio Besok, Rabu 23 Oktober 2024: Shio Monyet, Ayam, Anjing, Babi, Kuda, dan Kambing

22 Oktober 2024 14:50 WIB