Bogor, Sonora.ID - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

Rakornas kali ini dibuka secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditutup oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Acara ini mengangkat tema besar "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas
2045" yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia pada 2045.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Rakornas ini merupakan momen penting yang mempertemukan para pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam satu forum yang jarang terjadi.

"Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi juga ini sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan di mana berkumpulnya hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan," papar
Presiden Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil mencatat percepatan penurunan stunting tertinggi Kedua secara nasional setelah Nusa Tenggara Barat.

Adapun Provinsi NTB mampu menurunkan angka stunting sebesar 8,1 persen, sementara Kalbar sebesar 7,2 persen, lalu disusul Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar 4,7 persen.

Dalam paparan yang disampaikan Wapres Gibran, stunting di Provinsi Kalbar berhasil ditekan hingga 7,2 persen dari 27,8 persen di 2022 menjadi 20,6 persen di 2023.

Dengan capaian tersebut Kalbar mampu mengungguli provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hingga menduduki posisi terbaik kedua secara nasional dalam percepatan penurunan stunting tertinggi.

Baca Juga: Ibnu Sina Optimis Angka Stunting di Banjarmasin Dapat Turun Drastis

Seperti diketahui, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 stunting Kalbar berada pada angka 20,6 persen. Angka itu menunjukkan progres positif dalam kinerja penurunan stunting di Kalbar.

Lantaran jika dilihat dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka stunting Kalbar masih sebesar 29,8 persen.

Kemudian pada tahun berikutnya atau tahun 2022, angka stunting Kalbar hanya turun dua persen menjadi 27,8 persen. Namun, pada 2023 angka stunting Kalbar mampu ditekan sebesar 7,2 persen hingga menjadi 20,6 persen.

Kinerja positif percepatan penurunan stunting di Kalbar itu, tak lepas dari keseriusan Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson, bersama Pj Ketua TP-PKK Kalbar Ny. Windy Prihastari Harisson.

Bersama stakeholder terkait, keduanya selalu mendorong agar upaya menurunkan stunting bisa terus menerus digencarkan.

Berbagai gebrakan, dan inovasi pun dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, bersama TP-PKK Kalbar, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta organisasi terkait dalam menurunkan angka stunting.

Pj Gubernur Kalbar Harisson yang hadir langsung dalam Rakornas tersebut, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar yang telah berupaya menurunkan stunting.

Termasuk peran Forkopimda, TP-PKK Kalbar, seluruh organisasi wanita, dan Korpri Provinsi Kalbar karena semua telah bergerak melaksanakan aksi nyata untuk turun langsung meningkatkan pengetahuan ibu hamil, ibu balita, dan remaja putri tentang gizi.

Serta melaksanakan aksi langsung dengan memberikan bantuan bahan makanan bergizi kepada keluarga yang memiliki anak stunting selama tiga bulan berturut-turut.

Baca Juga: Paslon Jikir Beri Perhatian Penuh Soal Stunting, Ingin Capai Target Nasional

“Saya berharap kita terus memaksimalkan upaya percepatan penurunan stunting, target kita untuk 2024 (stunting) itu 14 persen saat ini baru 20,6 persen,” ungkap Harisson.

Harisson memastikan Pemprov Kalbar akan terus berupaya maksimal melakukan aksi-aksi nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting. Terutama dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalbar yang mampu berperan pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.

“Kami akan terus berupaya menekan stunting ini dengan aksi-aksi nyata, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Upaya yang sudah berjalan selama ini, ada edukasi pola asuh dan pengolahan Makanan Pendamping ASI (MPASI) tepat gizi di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) seluruh kabupaten/kota.

Gerakan Orang Tua Asuh (Gota) stunting yang melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. Lalu sinergitas organisasi wanita dalam peningkatan pengetahuan gizi keluarga, ibu dan remaja putri (Sinita Penjaga Ibu Jari).

Termasuk pula, program Kakak Asuh Stunting (Kating) yang mendorong partisipasi kalangan muda untuk peka dengan lingkungan sekitar. Serta gerakan Inspeksi, untuk menyasar pelajar khususnya remaja putri di sekolah-sekolah.

Bahkan inovasi-inovasi tersebut kini secara resmi telah terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyampaikan rasa hormatnya atas apresiasi Wakil Presiden tersebut.

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Kalimantan Barat untuk terus berupaya lebih baik lagi dalam implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Apresiasi dari Bapak Wakil Presiden merupakan pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya lebih baik lagi. Rakornas ini telah memberikan arahan yang sangat jelas dan komprehensif terkait implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Kami di Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen
untuk menjalankan arahan tersebut dengan sebaik-baiknya, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Harisson.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini dihadiri oleh 5.360 orang dari berbagai instansi, termasuk seluruh kepala dan pimpinan pegawai serta eselon I kementerian dan lembaga, 38 gubernur, 98 wali kota, serta jajaran forkopimda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Dinas PTSP se-Indonesia.

Diharapkan acara ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi dan menyamakan langkah dalam implementasi Asta Cita demi terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045.