Banjarmasin, Sonora.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan alokasi 30 persen dari APBD untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, perlu dilakukan pemangkasan atau pergeseran anggaran di beberapa sektor.

Diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi yang juga Pelaksana Harian Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, sejumlah kegiatan akan dipangkas dan dirasionalisasi.

Seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan kegiatan lain yang dinilai bisa ditunda ataupun dialihkan pelaksanaannya di dalam kantor.

“Rasionalisasi anggaran ini untuk menjalankan program Pemerintah Pusat. Seperti makan bergizi, ketahanan pangan, ketahanan energi dan yang lainnya,” ucap Roy, usai rapat bersama dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi, baru-baru ini.

Nantinya, sisa dari anggaran yang dirasionalisasi akan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Ia mengatakan, perjalanan dinas yang akan dirasionalisasi tak hanya di tingkatan SKPD, tapi juga anggota DPRD Provinsi.

Hal itu diharapkan Roy dapat diterima semua pihak, agar pembangunan tetap berjalan maksimal dan tidak ada kegiatan yang dinilai mubazir.

Selain itu, rapat-rapat atau kegiatan lain yang biasanya digelar di luar daerah atau hotel berbintang, menurutnya dapat dialihkan untuk digelar di aula kantor setempat maupun yang pagunya lebih rendah jika memungkinkan.

“Pembahasan belanja ini akan dibahas kembali bersama DPRD Kalsel. Semoga kawan-kawan di dewan bisa merasionalisasi juga untuk menjalankan program Presiden,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa rencana program Makan Bergizi Gratis tak membebani Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pihaknya justru memberikan dukungan penuh agar program tersebut dapat berjalan dengan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saat ini eranya kolaborasi, tidak ada lagi dikotak-kotakkan ini program pusat, ini program daerah. Kalau kita mampu, kolaborasi dapat dilakukan,” pungkas Roy.

Rencana rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi, mendapat dukungan dari legislatif.

Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, menyebut jika rasionalisasi anggaran perlu dilakukan agar program prioritas dapat berjalan maksimal.

“Memang kita akui, perjalanan dinas ke luar daerah dampaknya adalah bagi daerah yang dituju,” tuturnya.

Ia juga menyatakan lebih setuju jika anggaran perjalanan dinas atau rapat luar daerah yang terbilang besar, dapat dialihkan ke dalam daerah.

Sehingga efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat, karena perputaran uang terjadi di daerah sendiri.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Catat 647 Proyek Investasi PMDN, Banjarmasin Kota Ramah Investor