Tiga Daerah di Jabar Jadi Pilot Project Program PPKS dari Pusat

6 Desember 2024 09:25 WIB
Sekda Herman (kiri) dan Menteri Maruarar (kanan) saat mengunjungi dan melihat warga penerima program PPKS di Kota Bandung, Kamis (5/12/2024) /
Sekda Herman (kiri) dan Menteri Maruarar (kanan) saat mengunjungi dan melihat warga penerima program PPKS di Kota Bandung, Kamis (5/12/2024) / ( Dok. Diskominfo Jabar)

Kab. Bandung, Sonora.ID - Ada tiga daerah di Jawa Barat yang dijadikan pilot project pelaksanaan program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Pemerintah Pusat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

Ketiga daerah ini memiliki karakteristik hampir sama, yakni kota metropolitan yang terdapat pemasalahan sosial PPKS.

Sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, PPKS dimaksud adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar

Program ini dikawal tiga kementerian langsung yakni Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial.

Di Kota Bandung tepatnya kawasan Tamansari, Sekda Jabar Herman Suryatman mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait, Kamis (5/12/2024), menyambangi dan melihat kondisi para warga calon sasaran penerima program PPKS.

Baca Juga: Hingga Awal Oktober 2024, Bea dan Cukai Kanwil Jabar Berhasil Sita 52 Juta Batang Rokok Ilegal

Kemudian, dari Tamansari dilanjutkan dengan pengecekan ke Apartemen Transit Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagai calon lokasi penempatan warga PPKS.

"Jabar dijadikan piloting berkat inisiasi Pak Menteri PKP, di - support Mendagri dan Mensos. Makanya Pak Menteri Maruarar Sirait langsung datang dan cek," kata Sekda Herman, dilansir dari siaran pers Diskominfo Jabar.

Sekda Herman menyebut, Pemprov Jabar bertugas mengoordinasikan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi dalam kerja sama dengan dunia usaha, baznas dan semua komponen.

“Skemanya gotong royong,” kata Sekda Herman.

Pada tahap pertama ini, rencananya akan menempatkan 100 kepala keluarga (KK) dengan kategori miskin ekstrem di Apartemen Transit Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

"Kita akan gratiskan sampai yang bersangkutan bisa hidup mandiri punya kerja atau punya usaha," ungkap Sekda Herman.

"Kurang lebih satu tahun, ada pendampingan, ada pelatihan nya dan ada fasilitasi permodalan untuk usaha," papar Sekda Herman.

Sekda Herman menjelaskan, syarat menerima program penanganan itu yakni kategori miskin ekstrem yang tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan.

Selain itu, warga masyarakat miskin ekstrem yang memiliki keluarga yang di dalamnya ada kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak.

"Ini untuk keluarga, yang bersangkutan tidak punya KTP, tidak punya KK, tidak apa-apa tetap kami akan fasilitasi, kami akan bantu," katanya.

"Nanti kita akan tempatkan, kependudukannya kita akan urus nanti semuanya kita akan bantu," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, program penanganan itu sudah sesuai dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Dapat rumah yang lebih layak, ini program bagus sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa bagaimana rakyat kecil ini kehidupannya lebih baik lagi," kata Menteri Maruarar.

Program penanganan PPKS, kata Menteri Maruarar, direncanakan akan mulai pada 20 Desember 2024, dan Jabar menjadi pilot project program tersebut.

"Terima kasih untuk Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung yang proaktif. Koordinasi terus persiapannya mudah-mudahan sebelum tanggal 20 kita sudah mulai action," tegas Menteri Maruarar.

Selain itu, Menteri Maruarar juga menginstruksikan kepada penerima program PPKS untuk terus didampingi dan diberi pelatihan agar bisa mandiri memiliki pekerjaan atau usaha kurang dari satu tahun.

Menteri Maruarar yakin dengan kerja sama antar stakeholders program penanganan itu akan berdampak untuk membantu warga miskin ekstrem menjadi sejahtera dan mandiri.

"Jangan manja, karena waktu yang diberikan hanya satu tahun, supaya semangat dan kerja keras. Outputnya yang dipindahkan ke sini, awalnya jobless jadi punya pekerjaan, sebelum satu tahun kalau bisa sudah punya pekerjaan atau usaha mikro," pungkasnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm