"Jadi kita undang Kabupaten/kota untuk memberikan pemeringkatan tentang pendidikan inklusi," tuturnya.
Dia menambahkan pendidikan inklusi adalah menghargai ciptaan Tuhan yang menciptakan manusia penuh keberagaman.
Menurutnya, semua harus mendapatkan layanan yang baik dengan berbagai backgroundnya baik ekonominya, budayanya dan sebagainya.
Background itu harus dihargai sehingga semua anak manusia Indonesia yang ada mendapatkan pendidikan yang layak.
"Setelah itu kita lakukan komitmen dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pendidikan inklusi di hampir seluruh jenjang dan di seluruh tingkatan pendidikan," jelasnya.
Sementara untuk Outlook proyeksi Pendidikan periode 2024-2029 isu yang diangkat tetap tak bergeser dari persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Penghitungan IPM terkait dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dan usia 25 tahun ke atas.
Sementara itu, permasalahan dimensi pengetahuan di Kalimantan Barat yang mempengaruhi peningkatan IPM meliputi; keterbatasan akses, rendahnya minat sekolah, tingginya angka pemikahan anak, kualitas dan kuantitas program Paket A, B, C oleh SKB dan PKBM.
Keterbatasan akses ini disebabkan oleh lokasi tempat tinggal peserta didik berada jauh dari satuan pendidikan. Solusi yang diusulkan adalah perbaikan akses (sarana jalan, transportasi) dan penyediaan pengadaan asrama di lokasi satuan pendidikan.