Sonora.ID - Berikut ini adalah materi IPS kelas 9 Semster 2 Kurikulum Merdeka yang lengkap dan mudah dipahami untuk mempersiapkan tahun ajaran 2025.

Setelah selesai menikmati waktu liburan semester 1 di momen Natal dan Tahun Baru, kini siswa dan tenaga pendidik kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas.

Rangkuman materi Matematika ini diharapkan bisa membantu kamu belajar dan lebih memahami materi yang disampaikan para guru di sekolah.

Baca Juga: Materi Matematika Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka

Materi IPS Kelas 9 Semester 2 Kurikulum Merdeka 2025

Pembangunan di Indonesia dari Masa ke Masa

Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Nah kalau dalam lingkup negara pembangunan tersebut disebut pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional.

Nah pembangunan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga masa:

• Pembangunan pada masa orde lama

• Pembangunan pada masa orde baru

• Pembangunan pada masa reformasi

Yuk kita simak bersama satu per satu untuk setiap masa.

Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Lama

Masa Orde Lama dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di tahun sekitar tahun 1966. Pada kala itu keamanan Indonesia masih belum stabil karena adanya konflik internal dan external. Selama masa pemerintahan Orde Lama, presiden dijabat oleh Sukarno dengan wakil presiden Mohammad Hatta (sampai tahun 1956).

Ada 10 perdana menteri yang pernah menjabat di era ini, yaitu:

• Sutan Sjahrir (14 November 1945 - 3 Juli 1947)
• Amir Sjarifoeddin (3 Juli 1947 - 29 Januari 1948)
• Mohammad Hatta (29 Januari 1948 – 6 September 1950)
• Mohammad Natsir (6 September 1950 – 21 April 1951)
• Sukiman Wirjosandjojo (26 April 1951 - 1 April 1952)
• Wilopo (1 April 1952 - 30 Juli 1953)
• Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
• Boerhanoeddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956)
• Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 - 9 April 1957)
• Djoeanda Kartawidjaja (9 April 1957 – 9 Juli 1959)
• Sukarno (9 Juli 1959 25 Juli 1966, sambil merangkap Presiden)

Nah, tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Gani.

Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Mohammad Hatta.

Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan.

Dalam perkembangannya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh tiga kelembagaan, yaitu:

• Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri
• Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara
• Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Selama proses pembangunan pada masa ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan ekonomi, mulai dari perdagangan internasional, pengembangan pengusaha d alam negeri, hingga berbagai kebijakan fiskal atau keuangan negara. Telah banyak pembangunan pada masa ini di segala bidang, contohnya:

• Bandar Udara Djuanda
• Jembatan Ampera
• Bendungan Jatiluhur

Pembangunan di Indonesia pada Masa Orde Baru

Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak dimulainya era peralihan kepemimpinan dari Presiden Sukarno kepada Presiden Soeharto dalam kurun waktu tahun 1966 hingga 1968.

Pada masa ini pemerintah lebih membatasi aktivitas politik masyarakat seperti kebebasan menyampaikan pendapat atau mengadakan kegiatan-kegiatan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah.

Tujuannya adalah untuk dapat menjaga kestabilan politik sehingga pemerintah bisa leluasa mengembangkan bidang perekonomian untuk melanjutkan pembangunan nasional. Masa pemerintahan Orde Baru berlangsung selama kurang lebih 32 tahun (1966-1998).

Dalam segi pembangunan, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat program pemulihan ekonomi sebelum rencana pembangunan jangka panjang dimulai. Karena kala itu terjadi inflasi yang sangat luar biasa maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan dan sukses merubah tingkat inflasi dari 600 persen menuju kurang dari 100 % pada tahun 1968.

Baru deh dari situ program pembangunan dimulai dengan istilah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) yang akan berlangsung selama 25 tahun. Setiap PJP dibagi ke dalam 5 periode pembangunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Repelita untuk PJP Tahap 1 adalah sebagai berikut:

• Pelita I (1969-1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
• Pelita II (1974-1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura.
• Pelita III (1979-1984) bertujuan mengembangkan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
• Pelita IV (1984-1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
• Pelita V (1989-1994) bertujuan mengembangkan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

Selama PJP Tahap 1 berlangsung, beberapa program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah: • Keluarga Berencana (KB)

• Transmigrasi
• Industrialisasi Pertanian
• Pendidikan Dasar

Pembangunan di Indonesia pada Masa Reformasi

Pada akhir masa orde baru, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak pada terjadinya inflasi yang menyulitkan keadaan hidup masyarakat. Hal ini memicu kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut reformasi kemudian berhasil menduduki gedung DPR-MPR.

Melihat situasi yang semakin tidak terkendali Presiden Soeharto kemudian menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai presiden. Setelah presiden Soeharto lengser, ada banyak presiden yang menggantikan beliau sesuai dengan masa jabatannya.

Nah bagaimana sih perkembangan pembangunan pada masa setiap presiden tersebut? Pemerintahan B. J. Habibie yang hanya berlangsung selama kurang lebih satu tahun fokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara, baik dari segi ekonomi maupun politik.

Selanjutnya Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gusdur melanjutkan penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, dan merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Pada masa pemerintahan beliau, Bappenas sebagai lembaga perancang pembangunan berhasil menyusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam jangka waktu 5 tahun.

Propenas tidak hanya fokus pada kebijakan ekonomi, namun mencakup pembangunan 9 bidang strategis negara, yakni:

• Hukum
• Ekonomi
• Politik
• Agama
• Pendidikan
• Sosial dan Budaya
• Pembangunan Daerah
• Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
• Pertahanan dan Keamanan

Terdapat 5 agenda kebijakan yang menjadi prioritas dalam Propenas, yaitu:

• Mempertahankan kesatuan dan persatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi.
• Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih.
• Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
• Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya.
• Meningkatkan kapasitas daerah dan memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya digantikan oleh Presiden Megawati, dimana beliau melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong perekonomian. Dua kebijakan yang dikenal pada masa ini adalah privatisasi BUMN dan pengalokasian utang luar negeri untuk efektivitas pembangunan. Momen penting pembangunan pada masa Megawati terjadi saat dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Selanjutnya digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pada masa ini pemerintah berhasil membuat sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berlangsung dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Sebagai pendukung penerapan rencana pembangunan, pada tahun 2011 SBY membuat kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran masyarakat.

Selanjutnya seperti yang kita ketahui posisi Presiden digantikan oleh Joko Widodo. Sasaran utama pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan melakukan reformasi birokrasi atau perombakan tata kelola pemerintahan. Pembangunan yang paling dapat diamati pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur negara.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila tingkat produktivitas ekonomi masyarakatnya cukup tinggi. Artinya jumlah produktivitas ditentukan oleh seberapa besar masyarakat melakukan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk jual beli barang maupun jasa. Jumlah produktivias seluruh penduduk yang tinggal di suatu negara disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), sementara jika ditambah dengan penduduknya yang bekerja di luar negeri disebut dengan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP).

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara kemudian dihitung dari tingkat perkembangan GDP setiap tahun dengan cara membuat persentase dari selisih angka pertumbuhannya. Namun, indikator tersebut belum menunjukkan apakah pertumbuhan yang terjadi sudah dirasakan masyarakatnya secara merata atau tidak. Sehingga pemerintah melakukan redistribusi pendapatan atau menyalurkan kembali pendapatan dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Ada beberapa program pemerintah terkait pendapatan nasional, yakni:

• pajak
• subsidi
• asuransi
• kredit lunak

Kualitas Kehidupan

Kualitas kehidupan manusia bisa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). IPM menjadi tolok ukur pembangunan yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNDP (United Nations Development Programme).

IPM mengacu pada tiga komponen, yakni:

• tingkat harapan hidup pada saat kelahiran
• tingkat pencapaian pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA
• tingkat pendapatan per kapita

Baca juga: Rangkuman Materi IPS Kelas 8 SMP Tema 03 Sub Bab 4 Kurikulum Merdeka tentang Konflik dan Integrasi

Potensi dan Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju

Sebelum kita bahas tentang negara maju, mari kita lihat potensi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik dari segi keanekaragaman hayati, sumber daya energi, mineral, bahan baku industri, hingga potensi pariwisata yang seluruhnya tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemerintah telah melakukan berbagai cara di antaranya adalah mengembangkan industri strategis nasional.

Industri strategis adalah jenis industri yang bisa menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi. OPPO Find X8 Sponsored oppo.co.id Shop now All CHOOSE YOUR FACE Sejarah perkembangan industri strategis di Indonesia dimulai dengan perkembangan industrialisasi modern pada masa Orde Baru saat pemerintah membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Industri Strategis (TPPIS) pada tahun 1983. TPPIS melakukan pengkajian yang mendalam hingga menghasilkan ide untuk membentuk Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) pada tahun 1989.

BPIS kemudian menjadi lembaga non pemerintah yang bertugas untuk membina, mengelola dan mengembangkan sepuluh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis, di antaranya adalah:

• PT. IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara), sekarang menjadi PT. DI (Dirgantara Indonesia)
• PT. PAL (Penataran Angkatan Laut)
• PT. INKA (Industri Kereta Api)
• PT. INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia)
• PT. PINDAD (Perindustrian TNI Angkatan Darat)
• PT. Dahana
• PT. Krakatau Steel
• PT. Barata Indonesia
• PT. Boma Bisma Indra
• PT. LEN (Lembaga Elektronika Nasional)

Namun sayang seiring dengan terjadinya badai krisis ekonomi pada tahun 1998 perkembangan industri strategis kemudian mengalami kemunduran. Krisis ekonomi yang berujung pada kesulitan keuangan negara tersebut mengakibatkan tersendatnya pembiayaan untuk BUMN Industri Strategis sehingga program-programnya secara otomatis terhenti.

Nah, setelah kita panjang kali lebar membahas segala sesuatu diatas, apa sih yang dimaksud dengan negara maju? Negara maju adalah negara yang sudah mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunannya sehingga berhasil memiliki standar kualitas hidup yang baik dalam berbagai bidang. Negara maju memiliki tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan yang tinggi sehingga mampu mengelola sumber daya negaranya secara optimal.

Karakteristik negara maju bisa dilihat dari berbagai sisi, di antaranya:

• tingkat kesejahteraan penduduk
• kualitas sumber daya manusia
• perkembangan industri dan perdagangan • penguasaan teknologi

Negara berkembang adalah negara yang masih melakukan berbagai upaya pembangunan untuk menuju standar kemajuan yang sudah dicapai oleh negara maju. Indonesia sendiri memiliki visi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2019 mengingatkan ada enam prasyarat yang harus dicapai sebagai menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju sesuai dengan Visi Indonesia 2045, yakni:

• Pembangunan infrastruktur yang layak untuk mendukung mobilitas dan mendukung pembangunan.
• Penguatan sumber daya manusia yang dipenuhi melalui pendidikan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial
• Penyediaan teknologi melalui pengayaan inovasi dan teknologi untuk menjawab tantangan industri.
• Perbaikan birokrasi pemerintah dengan pembenahan kualitas layanan dan efisiensi proses bisnis.
• Pengelolaan tata ruang wilayah yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif.
• Sumber daya ekonomi dan keuangan yang dipenuhi melalui APΒΝ sehat untuk mendukung kesuksesan target pada 2045.