Pontianak, Sonora.ID - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berhasil melampaui target kinerja untuk penutupan laporan tahun 2024, dengan mencatatkan angka 406 laporan atau 135% dari target yang ditetapkan, yakni 300 laporan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah, menjelaskan bahwa target 300 laporan tersebut mencakup dua ranah utama, yakni Penutupan Laporan di ranah Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) serta penyelesaian laporan pada ranah pemeriksaan.

Sepanjang tahun 2024, Perwakilan Ombudsman Kalbar mencatat telah menyelesaikan 406 laporan masyarakat.

Angka penutupan laporan ini terdiri dari 230 laporan yang diselesaikan di Keasistenan PVL dan 176 laporan yang diselesaikan di Keasistenan Pemeriksaan Laporan. Dengan jumlah penutupan Laporan tersebut, Ombudsman Kalbar berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun realisasi kinerja tahun 2024, Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) telah menerima 394 Laporan selama tahun 2024 dengan 230 Laporan selesai ditutup Keasistenan PVL, 163 Laporan diteruskan ke Keasistenan Pemeriksaan Laporan, dan 1 Laporan masih dalam tahap verifikasi.

Selanjutnya, Keasistenan Pemeriksaan Laporan tuntas menutup 129 Laporan tahun 2024 dan Laporan backlog tahun 2021-2023 sebanyak 47 Laporan Masyarakat. Sementara itu, masih ada 36 Laporan dalam proses dan menjadi backlog Keasistenan Pemeriksaan Laporan untuk tahun 2025.

Substansi Laporan Masyarakat Tertinggi 2024
Tariyah menjelaskan 5 (lima) substansi Laporan Masyarakat tertinggi terkait pelayanan publik di Kalimantan Barat. Posisi teratas masih diduduki oleh permasalahan di sektor pertanahan.

Baca Juga: Beberapa Tokoh Masyarakat Kalbar Beri Apresiasi Atas Kinerja Polri Selama Tahun 2024

“Permasalahan pertanahan masih mendominasi di Kalimantan Barat, di antaranya mengenai masalah pendaftaran tanah pertama kali, pengukuran bidang tanah, perubahan hak atas tanah, dan masih banyak lagi,” kata Tariyah di Kantor Ombudsman Kalbar, pada Jumat (10/01/2025).

Selain pertanahan, tren substansi Laporan tertinggi lainnya adalah sektor perhubungan khususnya masalah pelayanan infrastruktur; sektor kesejahteraan sosial, terkait bantuan sosial (bansos); sektor ketenagakerjaan, mencakup pelayanan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; sektor kepegawaian, yang berkaitan dengan hak-hak pegawai dan juga sektor pendidikan, mengenai pengaduan, PPDB dan lainnya.

TERKINI

Resep Sagu Keju, Lumer dan Bikin Engga Berhenti Ngunyah

23 Maret 2025 06:00 WIB

Penderita Asam Lambung, Hindari 10 Makanan Ini! Bisa Picu Asam Lambung Naik

23 Maret 2025 05:52 WIB

Minimalisasi Dampak Bagi Kelestarian Pohon dan Penghuni Jalan, Wagub Emil Meninjau Langsung Kondisi Drainase Kawasan Soekarno-Hatta Kota Malang

23 Maret 2025 05:14 WIB

5 Buah yang Perlu Dikonsumsi untuk Mengurangi Gejala Penyakit Gerd

23 Maret 2025 05:05 WIB