Surabaya, Sonora.ID- Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 Triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis lima tahun ke depan di Kota Pahlawan.

Percepatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya tahun 2025-2045 ini, bertujuan untuk mendukung Surabaya sebagai superhub megapolitan dengan menangkap peluang adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tidak hanya itu, percepatan pembangunan infrastruktur ini juga sebagai upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai arahan Presiden, dan juga fokus untuk penyelesaian isu stunting, kemiskinan, program makan bergizi, kesehatan dan mandatory spending lainnya seperti BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah).

Terkait dengan pro kontra pengajuan pinjaman oleh Pemkot Surabaya tersebut Arif Fathoni, SH. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar dalam wawancara program Dialog Sambang Parlemen di Radio Sonora Surabaya mengatakan, walaupun belum disampaikan secara resmi oleh Pemkot kepada DPRD namun Walikota Surabaya Eri Cahyadi telah menyampaikan keinginannya tersebut dalam forum komunikasi dengan para pimpinan partai politik yang ada di Kota Surabaya.

" Memang belum resmi disampaikan ke DPRD, tapi Mas Walikota sudah sempat sharing dengan  para ketua Parpol yang ada di Surabaya. Saat itu kita semua setuju dan mendukung kalau memang lebih banyak manfaat yang dihasilkan daripada mudhorotnya. Tapi anggota Dewan kan totalnya 50, tentu saja tiap orang punya usulan dan sikap masing - masing. Jadi tunggu sajalah gimana nanti saat sudah resmi diajukan ke dewan."

 Baca Juga: Komisi C DPRD Surabaya Sepakat Tolak Proyek Reklamasi Pantai Surabaya

Arif Fathoni lebih lanjut menjelaskan, hingga saat ini Pemkot Surabaya masih melakukan penjajakan lembaga keuangan mana yang akan digunakan. Tidak hanya itu, besaran angka pinjaman hingga Rp5,6 Triliun tersebut juga sudah disesuaikan dengan kemampuan membayar dan potensi pendapatan Kota Surabaya dalam jangka pinjaman lima tahun kedepan.

“Sudah ada tiga lembaga keuangan yang sudah dijajaki yakni  PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Bank Jatim, dan Bank Mandiri. Tapi belum tahu yang akan dipilih yang mana. Lama pinjamannya lima tahun sesuai periode kepemimpinan Walikota Surabaya sekarang, jadi dijamin ngak akan memberatkan Walikota di periode selanjutnya untuk pelunasan. Tapi PT SMI itu bunganya paling kecil dibandingkan lainnya cuma 6%.“

Lebih lanjut Arif Fathoni menjelaskan, bahwa rencana pinjaman dana yang akan dilakukan oleh Pemkot Surabaya tersebut memang diperbolehkan secara regulasi dan bukan karena kondisi keuangan Pemerintah Kota yang defisit atau minus sehingga menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Dari sisi pelunasan Arif menjelaskan bahwa Surabaya memiliki kemampuan untuk melakukan pelunasan pinjaman dengan potensi – potensi sumber APBD yang ada.

“Banyak orang tidak paham sebenarnya tanpa meminjam danapun Surabaya sudah bisa melaksanakan program prioritasnya. Tapi yah itu, pasti lama banget karena nunggu terkumpulnya dana pemasukan di APBD. Bisa – bisa sampai periode Walikota selanjutnya ngak jalan – jalan program prioritas ini. “

TERKINI

DisKUKMPerindag PPU Gelar Operasi Pasar LPG 3 Kg, Margono: Ini Mudahkan Masyarakat

23 Maret 2025 01:12 WIB

Ramalan Shio Besok, Minggu 23 Maret 2025: Shio Kelinci, Naga, Ular, Tikus, Kerbau, dan Macan

22 Maret 2025 22:20 WIB

Resep Kue Sarang Semut yang Mudah: Manis, Lezat, dan Bersarang

22 Maret 2025 20:20 WIB

Pererat Tali Silaturahmi, KPU Kalbar Gelar Bukber Bersama Rekan - Rekan Media

22 Maret 2025 20:10 WIB