"Jika rasa frustrasi ini dikaitkan dengan realitas ekonomi dan politik, dampaknya bisa sangat luas. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka mereka tidak memiliki pendapatan. Hal ini menyebabkan melemahnya kelas menengah, yang seharusnya menjadi penopang demokrasi," jelas Yorga.
"Tanpa adanya kelas menengah yang kuat, daya dukung terhadap demokrasi akan lemah; sehingga memperumit kondisi politik, serta mempersempit ruang untuk menyuarakan kriti," imbuhnya.
Sementara itu, berbagai program pemerintah yang sering dipromosikan di media sosial, belum cukup meyakinkan anak muda.
Banyak yang merasa bahwa program-program tersebut lebih bersifat simbolis tanpa dampak nyata.
“Saya senang anak muda kritis, karena itu bentuk kontrol sosial. Tetapi mereka butuh kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan dampaknya, bukan sekadar gimmick,” tutur Yorga.
Yorga mengingatkan, ambisi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 dapat terancam jika kondisi ini terus berlanjut.
Target Indonesia Emas adalah 80% penduduk berada di kelas menengah, tetapi di tahun 2019 jumlahnya baru mencapai 21%.
Bahkan, menurut data BPS terbaru, angka tersebut justru menurun menjadi 17% di tahun 2024.
"Indikator ini menunjukkan bahwa Indonesia belum berada di jalur yang diharapkan untuk mencapai visi tersebut," kata Yorga.
Menurut Yorga, bekerja di luar negeri bisa menjadi solusi jika dilakukan dengan persiapan matang.