Mahfud menganggap upaya penjagaan sebuah kedaulatan adalah salah satu bentuk bagian dari amanat konstitusi.

Sehingga banyaknya kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia di wilayah Natuna merupakan tanggung jawab aparat negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Ia juga mengatakan, pemilihan pendekatan di luar diplomasi sengaja dilakukan karena memang adanya beberapa pertimbangan.

Baca Juga: Kapal China Masuk Perairan Natuna, TNI Kerahkan Ratusan Personel Gabungan

Pertama, Perairan Natuna merupakan wilayah sah yang dimiliki Indonesia berdasarkan konvensi internasional tentang laut dan peraitan yakni UNCLOS tahun 1982.

Kedua, jika pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan China maka ini akan dianggap mengakui bahwa perairan Natuna merupakan wilayah sengketa.

"Oleh sebab itu Indonesia menolak negosiasi, perundingan secara bilateral dengan China. Karena kalau kita mau berunding di bidang itu berarti kita mengakui bahwa perairan itu memang menjadi sengketa," ucap Mahfud.

Dirinya menegaskan sekali lagi jika perairan Natuna bukanlah sengketa.

“Mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," katanya.

Baca Juga: China Bersikeras Klaim Memiliki Hak dan Kedaulatan Atas Laut Natuna

TERKINI

Link Nonton Drama Korea When The Phone Rings dan Jadwal Tayangnya

22 November 2024 17:39 WIB

Prakiraan Cuaca Besok, 23 November 2024 di Jabodetabek, Cek di Sini!

22 November 2024 17:30 WIB

3 Gaya Hidup Minimalis yang Bisa Diterapkan Pada Era Modern Ini

22 November 2024 17:27 WIB

40 Twibbon Hari Guru Nasional 2024, Cocok Diposting ke Media Sosial!

22 November 2024 17:05 WIB