"Presiden meminta crown prince sebagai dewan pengarah di pembangunan ibu kota dan saya pikir menjawab pertanyaan orang, nanti Indonesia ke sana atau tidak. Jadi sesama brother, mungkin sekali, bukan mungkin, istilah titelnya saja seperti apa, tapi ketuanya Crown Prince Mohammed bin Zayed, dan anggotanya ada beberapa nama terkenal lainnya," ujar Luhut.
Luhut mengatakan, posisi ini bisa diisi nama-nama beken, termasuk investor dari China. Namun ditegaskannya, klaster pemerintah tetap digarap pemerintah pusat dengan menggunakan APBN.
Baca Juga: Yuk Kenalan Dengan Kalimantan Timur, Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia
"Siapa saja yang tempati, mau dari China, dari mana saja. Tapi Pemerintah menyampaikan pembangunan kantor pemerintahan itu dari APBN, jadi yang tidak APBN itu yang non (klaster) pemerintah,” tandasnya.
Pemerintah memang tengah merayu sejumlah pihak untuk ikut menggarap IKN di Kaltim. Pemerintah mengajak Softbank dan IDFC First Bank ikut terlibat berinvestasi.
Baca Juga: Jokowi Bantah Pernyataan Menteri ATR Soal Ibu Kota di Kalimantan Timur