Sonora.ID - Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Jakarta telah siap mengawal dan menjaga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang telah di gugat oleh sejumlah warga soal banjir Jakarta.

Ketua Bang Japar Fahira Idris memastikan bahwa anggotanya turun menghadapi demonstran di sekitar Balai Kota DKI, Selasa (14/1/2020).

Baca Juga: Upaya Anies dan Pemprov DKI Menghadapi Gugatan Warga Soal Banjir

Dikutip wartakota.tribunnews.com, anggota Bang Japar bersama aparat keamanan akan bersiap siaga mengawal unjuk rasa agar tak berlangsung ricuh.

Bahkan Organisasi Jawara ini akan menyerang balik ormas yang memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanggulangan banjir di Balai Kota DKI, Selasa (14/1/2020) siang.

Ormas Bang Japar menilai bahwa banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 kemarin telah dijadikan komoditas oleh beberapa oknum yang selama ini bekerja mendegradasi DKI tanpa mencari terlebih dahulu fakta yang jelas.

Baca Juga: Warga yang Gugat Anies Baswedan Akibat Banjir Bertambah Hingga 651 Orang

“Kami kawal untuk memberi dukungan kepada Pemprov dan Gubernur DKI agar terus fokus kepada penangangan banjir dan terus melanjutkan program-program penanggulangan banjir,” kata Ketua Bang Japar Fahira Idris saat dihubungi wartawan pada Senin (13/1/2020).

Fahira menjelaskan bahwa penanganan dan penanggulangan yang telah dilakukan Anies dan jajarannya lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: Omzet Turun 50 Persen Pasca Banjir, Pengusaha Mal Hendak Temui Anies Baswedan

Dirinya melihat dengan parameter jumlah kecamatan, kelurahan, dan perkampungan yang terdampak banjir.

“Dari jumlah pengungsian, lama genangan, dan lainnya juga jauh berkurang,” ujarnya.

Meskipun begitu, ia tetap memahami unjuk rasa yang dilakukan warga adalah hak sebagai warga bernegara untuk menyampaikan pendapatnya.

“Demontrasi itu hak warga negara dan dijamin UU, terlepas tujuan tepat atau tidak.

"Terkait banjir kita harus paham kontruksi penyebab banjir Jakarta,” katanya.

Baca Juga: Pekan Depan Dewi Tanjung Bakal Gelar Aksi Tuntut Anies Baswedan Mundur

Dirinya juga menyoroti pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten yang belum selesai pemulihannya hingga saat ini.

Fahira menganggap penyebab banjir sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain, sehingga bukan masalah tunggal.

“Masalah banjir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Baca Juga: Sebut Anak-anak Senang Main Banjir, KPAI Layangkan Peringatan untuk Anies

Kemudian, faktor lainnya adalah persoalan tata ruang dan pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane dan fungsi kawasan resapan air yang terdiri dari Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur).

Sedangkan DKI Jakarta sebenarnya tidak memiliki kewenangan tersendiri terkait masalah tersebut.

“Nah karena proses pemulihan kawasan hulu ini sifat lintas provinsi dan kementerian, jadi cuma presiden yang punya kuasa untuk mengkoordinasikannya,” ungkapnya.

Fahira juga meminta masyarakat untuk tidak mengesampingkan faktor cuaca dan bisa memakluminya.

Baca Juga: Warga Kecewa, Anies Perbolehkan PKL Dagang di Trotoar Jl Kramat