Sonora.ID - Presiden Jokowi mengeluarkan Kartu Pra Kerja sebagai salah satu solusi menghadapi banyaknya pekerja yang diPHK akibat virus corona ini.

Gelombang pertama pengajuan kartu tersebut telah usai dan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan untuk gelombang kedua.

Namun, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Bima Yudhistira menyatakan bahwa Kartu Pra Kerja ini tidak efektif dengan kondisi Indonesia saat ini.

Baca Juga: Pemprov Jatim Target Rumah Tangga Miskin Menerima BLT Rp 600 Ribu Per Bulan

Pihaknya menyatakan masih banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari pada memberikan pelatihan online, karena korban PHK sedang membutuhkan bantuan langsung seperti BLT atau Bantuan Langsung Tunai.

Selain itu, banyak juga kebijakan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah guna membantu korban PHK tersebut.

“Kalau misalnya mau membantu korban PHK, mendorong UMKM segala macem itu bisa dengan berbagai cara. Misalnya menyikapi harga minyak mentah yang sedang turun, harusnya harga BBM subsidi dan non subsidi diturunkan secara signifikan,” jelas Bima.

Baca Juga: Pemerintah Pusat akan Beri BLT Sebesar Rp 600 Ribu, Ini Syaratnya

Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar pemerintah bisa menurunkan harga LPG 3 kilogram dan harga tarif listri untuk beberapa waktu ke depan.

Pasalnya, banyak korban PHK yang tempat tinggalnya menggunakan tarif listrik non subsidi.

“Harusnya dapat diskon 50 hingga 60 persen,” tambahnya,

Sedangkan, untuk mereka yang memang tetap mau mengikuti pelatihan online yang disediakan oleh pemerintah, Bima menyarankan agar pemerintah memberikan internet gratis.

Baca Juga: Siap Salurkan Kartu Pra Kerja, Pekerja Terimbas PHK Mulai Didata

“Lebih baik pemerintah selama 5 bulan menggratiskan internet, itu yang dilakukan di Malaysia memberikan subsidi 2,2 triliun,” sambung Bima.

Bima juga menekankan bahwa lebih baik pemerintah memberikan bantuan berupa uang atau tunai, karena korban PHK tersebut saat ini lebih membutuhkan uang.

Pihaknya pun meminta pemerintah untuk memberhentikan dahulu program Kartu Pra Kerja ini dan lebih fokus pada BLT.

“Kartu Pra Kerja gelobang satu selesai stop dulu, kemudian konsepnya diganti BLT itu lebih efektif,” tegas Bima.

Baca Juga: 4 Juta Orang Telah Mendaftarkan Diri untuk Program Kartu Pra Kerja