Sonora.ID - Setelah sempat diberitakan bakal mengerahkan setidaknya 5.000 orang dalam aksi unjuk rasa menolak lanjutan pembahasan RUU Cipta Kerja oleh DPR RI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan akhirnya memilih untuk audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi.
Batalnya aksi unjuk rasa yang awalnya akan digelar di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat itu karena tidak turunnya izin dari kepolisian.
Ketua DPD FSPMI Kalimantan Selatan, Yoeyoen Indharto, mengungkapkan bahwa pihaknya meminta DPRD Kalimantan Selatan dapat menerbitkan rekomendasi dan desakan kepada DPR RI untuk menghentikan pembahasan payung hukum yang kontroversial itu.
Baca Juga: Kemenhub: Tak Ada Penutupan Akses Jalan Tol Selama Masa Mudik Lebaran
“Kami buruh di banua tetap menolak omnibus law dan mendesak dihentikannya pembahasan oleh DPR RI,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa aksi turun ke jalan memang akhirnya dibatalkan karena tidak mendapatkan izin dari aparat kepolisian, untuk menghindari meluasnya wabah Corona.
Pihaknya tidak ingin mengambil risiko penularan besar-besaran di antara peserta aksi, mengingat ribuan orang yang hadir tentunya akan meningkatkan peluang tersebut.
Baca Juga: Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya, Cabut Zona Merah Diwilayahnya Jika..
Meskipun batal menggelar aksi besar-besaran, pihaknya juga meminta pemerintah melalui gugus tugas untuk terus memantau keadaan para buruh yang saat ini terdampak.
Mengingat, sudah ada puluhan ribu buruh di Kalimantan Selatan yang harus menerima nasib dirumahkan dan bahkan di-PHK karena perusahaan tidak dapat beroperasi dengan optimal dan berimbas pada kemampuan ekonomi.
Yoeyoen juga berharap pemerintah benar-benar memerhatikan nasib rekan sejawat mereka yang masih tetap bekerja di tengah kondisi sekarang.
Terutama dari segi keamanan para buruh yang harus dilengkapi alat pelindung diri standar, setidaknya masker dan sarung tangan.
Baca Juga: Pemkot Denpasar Keluarkan SE Perpanjang Masa WFH Hingga 13 Mei 2020
Kendati tidak jadi turun ke jalan, pihak buruh akhirnya tetap dapat beraudiensi dengan unsur pimpinan DPRD Kalimantan Selatan, yang ditemui oleh Wakil Ketua, Muhammad Syaripuddin, di ruang kerjanya, Rabu (22/04) siang.
Pertemuan berlangsung cukup lama karena banyaknya pembahasan dan permasalahan yang disampaikan.
Para pengurus yang hadir pun juga hanya beberapa untuk menerapkan jaga jarak atau physical distancing guna menghindari menyebarnya virus Corona.
Baca Juga: Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya, Cabut Zona Merah Diwilayahnya Jika..