Menyikapi keluhan ini, DPRD Sulut mengharapkan pemerintah pusat menghapus pengenaan PPN hasil pertanian, karena diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi rakyat.

 “Komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan yang dikuasai oleh rakyat banyak, PPN harus dihapuskan. Karena menganggu roda perekonomian rakyat di desa juga tingkat kecamatan, agar perekonomian rakyat dapat berjalan dengan baik,“ kata  Wenny Lumentut, Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulawesi Utara.

Baca Juga: Fahri Hamzah Menilai Kemarahan Jokowi Pada Menteri Bukan Drama

Pemerintah juga diminta untuk melaksanakan putusan  mahkamah agung tahun 2016 terkait penangguhan ppn hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

“Diberlakukannya PPN tersebut, bagi kami merupakan bentuk penajajahan baru kepada petani Indonesia, terlebih kami masyarakat Sulawesi Utara. Untuk itu kami meminta Presiden Joko Widodo, supaya dapat menghapus PPN pertanian dan perekebunan. Jangan membuat petani menderita,“ tegas Sandra Rondonuwu, anggota Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara.

Dalam pertemuan ini, para petani sepakat menyurati Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi terkait penghapusan PPN pertanian.

Baca Juga: Soroti Kemarahan Jokowi, Rocky Gerung: Drakor Istana Episode Baru

TERKINI

Kode Redeem Capybara Go! 22 November 2024 Terbaru, Ini Cara Tukarnya

22 November 2024 13:15 WIB

Lirik Lagu 'Popular' - Ariana Grande (Ost. Wicked) dan Terjemahannya

22 November 2024 13:15 WIB

Lirik dan Chord 'Hujan' yang Dibawakan oleh Lusyana Jelita feat. OM Adella

22 November 2024 13:05 WIB

Lirik Lagu 'Kamu Tak Sendiri' - Jemimah Cita

22 November 2024 13:00 WIB