Sonora.ID - Berdasarkan data yang dipaparkan Asisten Kesejahteraan Rakyat (kesra) Catur Laswanto dalam rapim bersama gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jumlah peserta didik di DKI Jakarta tahun 2020 terdaftar sebanyak 358.664.

Dari jumlah tersebut sebanyak 232.653 peserta didik telah diterima di sekolah negeri dan sebanyak 126.011 akan dialihkan kesekolah swasta di Jakarta.

Data tersebut dipadankan dengan data bansos Covid-19, untuk mengetahui kelayakan penerima bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah.

Baca Juga: Raja Salman Dilarikan ke Rumah Sakit, Terungkap Penyakit yang Dialami

Hasil padanan data mereka yang telah diterima di swasta dan masuk data bansos adalah 85.508.

Catur mengatakan kebutuhan dana bantuan uang pangkal sekolah sebesar Rp. 171 Miliar.

"Jadi ini masih analisis, tentu angka ini masih bergerak. Tetapi adanya angka ini adalah sebuah hasil yg sudah dilakukan analisa oleh teman-teman di disdik dan juga adanya kemauan dari BMPS untuk memberikan keringanan kepada siswa sehingga jumlahnya seperti yang tersebut dlm paparan ini adalah 171.065.500.000" ungkap Catur.

"perkiraan uang yg dibutuhkan sekiranya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan atau memberikan bantuan biaya masuk bagi siswa terdampak Covid," lanjutnya

Baca Juga: 95 Persen PPDP KPU Kota Balikpapan Dinyatakan Non Reaktif, Sisanya?

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru menambah jumlah penerima dari 85,508 hasil padanan dengan penerima bansos menjadi 126,011 penerima yaitu seluruhnya yg tidak diterima di sekolah negeri.

Berarti dalam hal ini uang pangkal yang akan diberikan bagi tingkat SD Rp. 1 jt/ SMP Rp. 1,5 jt/ dan SMA/SMK Rp. 2,5 jt.

Dan akhirnya disetujui dalam rapat bahwa penerima bantuan yg akan diberikan oleh Pemprov bukan hanya yaang terdata di bansos tapi juga mereka yg tidak diterima sekolah negeri dengan total bantuan menjadi Rp. 247 M.

"Jadi akhirnya kita setelah dihitung uangnya kalau hanya sebagian 171 M bila kita berikan seluruhnya 247 M, dan kita memilih untuk memberikan kepada semuanya,"ungkap Anies Baswedan.

Alternatif pembiayaan uang pangkal tersebut melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) atau melalui APBD Perubahan TA 2020 Karena sekolah2 swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran sehingga masih mungkin dimasukkan ke dalam APBD perubahan Tahun 2020 juga.

Pola lain yang mungkin dikembangkan adalah Kolabirasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pendidikan dan creative financing pola orang tua asuh dengan memberikan data2 siswa kepada mereka yang berminat dan mereka kemudian melakukan fungsi sbg orang tua asuh.

Baca Juga: Dalam Rangka Perluasan Informasi, Kanwil DJP Kaltimtara Adakan Dialog Perpajakan Sektoral