Makassar, Sonora.ID - Puluhan warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari Kelurahan Lette dan Pannambungang mendatangi kantor Balaikota, Senin (3/8/2020).

Mereka memprotes dugaan pungutan liar (pungli) yang membuat lonjakan tagihan pelayanan seperti listrik dan bea balik nama dari pengelola.

Berdasarkan pantauan, aksi warga berlangsung di depan pintu masuk pagar kantor Balaikota.

Sempat terjadi insiden tarik menarik oleh massa yang mencoba membakar ban bekas. Namun berhasil dicegah petugas yang berjaga dari Kepolisian dan Satpol PP.

Baca Juga: Rela Bikin Prank Settingan Daging Kurban Ini Sampah, Ternyata Segini Pendapatan Edo Dari Youtube

Kasman salah satu penghuni Rusunawa yang ikut aksi mengatakan, tagihan listrik dan air dinilai tidak masuk akal, termasuk biaya balik nama kepemilikan kamar di Rusunawa yang mencapai jutaan rupiah.

Massa menduga pengelola Rusunawa dalam hal ini UPTD Rusunawa yang dibawahi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan pungli.

"Kami minta Pj Walikota temui kami, termasuk kepala UPTD Rusunawa (Thelma Aradea) hadirkan semua pengelola Rusunawah untuk menjelaskan kepada kami masalah ini," tambahnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Makin Meningkat, Tempat Hiburan Malam di Banjarmasin Malah Nekat Buka

Peserta aksi juga menuntut Pj Walikota memecat sejumlah oknum yang dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya, termasuk Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Makassar, Fatur Rahim.

"Kami sudah menyampaikan keluhan-keluhan kami pada pegelola tentang kenaikan pembayaran listik dan air tapi alasan pengelola tidak ada solusi. Pihak pengelola perampok. Tahun 2019 lalu tagihan listrik hanya kisaran Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu, tapi sejak pergantian pengelola Rusunawa, nilai tagihan terus melonjak dan bulan lalu tagihan listrik saya jadi Rp 700 ribu lebih. Padahal pemakaian dirasa sama dan tidak ada tambahan peralatan listrik. Termasuk balik nama yang mencapai Rp 3 juta," kata Kasman salah satu penghuni Rusunawa yang ikut aksi.

Sementara itu, Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin yang sempat berada di Balaikota Makassar enggan menemui massa aksi.

Dia meninggalkan kantor Balaikota Makassar melalui jalur rahasia. Tepatnya, di pintu kantor bagian perlengkapan yang mengarah langsung di gerbang belakang Balaikota.

Staf yang ditemui mengaku, ada agenda pertemuan yang akan dihadiri Pj Walikota yang berlangsung di rumah jabatan, Jl Penghibur.

"Jangan dulu yah (wawancara),"ujarnya

Baca Juga: Uang Saku Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kalsel Terancam Dipangkas