Sonora.ID - Seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan program bantuan sosial baru yang ditujukan untuk kurang lebih 13 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta dan tercatat aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan program tersebut akan menciptakan ketidakadilan dan juga menimbulkan kesenjangan.

Menurut Tauhid, saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 52,2 juta buruh karyawan atau pegawai dan yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan hanya sekitar 15,5 juta.

Baca Juga: Tok! Gaji Ke-13 PNS Cair 10 Agustus, Cek Besarannya di Sini

Sehingga Tauhid menilai jika program tersebut diterapkan maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi buruh atau pekerja lainnya, khususnya untuk pekerja yang tidak terdaftar di BPJS ketenagakerjaan

"Persoalannya adalah kita tahu yang bekerja sebagai buruh karyawan atau pegawai di Indonesia itu ada 52,2 juta pekerja bagaimana memilih 15 atau 13 juta dan ada ketidakadilan kalau itu diterapkan kenapa hanya BPJS peserta BPJS yang dijadikan dasar," ucapnya.

Dilain sisi, Tauhid menjelaskan bahwa saat ini masih banyak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang masih belum mendapatkan batuan sosial.

Hal lain yang dipertanyakan Tauhid adalah jika dilihat dari pengelompokan rumah tangga mereka yang memiliki gaji Rp 5 juta itu tidak termasuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Baca Juga: Mulai Bulan Depan, Bantuan Gaji Tambahan Rp2,4 Juta Bakal Ditransfer ke Rekening Karyawan

Tauhid memaparkan, rata rata gaji atau upah buruh adalah Rp 2,92 juta. Sehingga jika dilihat dari sisi pengeluaran yang seharusnya menjadi target adalah mereka dengan pendapatan Rp 2,3 juta per bulan. Dan jika proram tersebut diterapkan, akan menimbulkan kesenjangan.

"Kalau kita lihat 5 juta itu bukan masuk dalam kelompok masyarakat miskin kalau kita sisi pengeluaran itu dibawa 2,3 nanti kita lihat mereka yang paling berhak jadi ada ada gap," ucapnya.

Baca Juga: Karyawan Swasta Gaji di Bawah Rp 5 juta Dapat Bantuan dari Pemerintah Rp 600 Ribu per Bulan, Ini Syaratnya

Lebih lanjut, Tauhid mengatakan wacana pemberian bantuan gaji untuk pekerja dengan upah dibawah 5 juta ini perlu dikritisi/ mengingat anggaran yang dialokasikan cukup besar yakni Rp 31 triliun.

Menurut Tauhid, anggaran sebesar itu akan sangat berarti jika dibagikan untuk kelompok masyarakat terbawah atau yang berada di desil satu.