Bagikan :
:quality(50)/photo/2020/06/12/3156693026.png)
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Asbullah, mengkritisi program swab masif yang digelar pemerintah provinsi terkait merebaknya klaster perkantoran di sejumlah SKPD.
Kendati demikian Ia tidak setuju jika dilaksanakan secara terbuka tanpa ada proses pemindaian atau screening terlebih dahulu.
“Harusnya mereka di-rapid test dulu, baru jika hasilnya reaktif akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selama ini kan prosedurnya seperti itu,” ujarnya.
Baca Juga: Klaster Perkantoran Terbentuk di Kalsel, DPRD Nilai Pemerintah Lalai
Perencanaan itu menurutnya sangat diperlukan untuk memaksimalkan uji swab yang dilaksanakan dan juga efisiensi anggaran daerah.
Sehingga menurutnya harus terlebih dahulu dilakukan tahapan screening, agar yang ikut uji swab memang mereka yang hanya hasil rapid test-nya reaktif.
:quality(50)/photo/2024/11/05/10-pmjpg-20241105025848.jpg)
:quality(50)/photo/2023/12/18/916e46f984878878a0cfdd05f5fd4582-20231218021701.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/05/whatsapp-image-2024-11-05-at-15-20241105033941.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/05/kunci-jawaban-bahasa-sunda-kelas-20241105015601.jpg)