Banjarmasin, Sonora.ID – Rencana pihak Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan untuk menggelar uji swab masif pada Senin (10/08) depan, kepada sekitar 300 orang, termasuk pegawai, petugas keamanan dan kebersihan, anggota dewan serta mereka yang beraktivitas di lingkungan tersebut, tak serta merta mendapat dukungan.

Apalagi pendanaan pelaksanaan uji swab masif anggarannya cukup besar jika dibebankan pada APBD Provinsi, mengingat satu orang mencapai Rp2,5 juta.

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias, menilai hal itu akan sangat membebani keuangan daerah, terutama di tengah kondisi saat ini.

“Saya sarankan bagi yang mampu untuk biaya sendiri, seperti yang sudah dilakukan beberapa kolega kami,” tuturnya kepada awak media.

Baca Juga: Muncul Klaster Baru, Sekretariat DPRD Kalsel Usulkan Uji Swab Pegawai

Saran tersebut ditujukannya bagi anggota legislatif yang secara keuangan dinilai mampu untuk melaksanakan uji swab secara mandiri.

Mengingat, jika 55 anggota legislatif di DPRD Provinsi ikut uji swab masif bersama pihak Sekretariat, akan terkesan menghambur-hamburkan anggaran daerah yang saat ini sedang kritis karena pembiayaan penanganan CoVID-19.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Asbullah, mengkritisi program swab masif yang digelar pemerintah provinsi terkait merebaknya klaster perkantoran di sejumlah SKPD.

Kendati demikian Ia tidak setuju jika dilaksanakan secara terbuka tanpa ada proses pemindaian atau screening terlebih dahulu.

“Harusnya mereka di-rapid test dulu, baru jika hasilnya reaktif akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selama ini kan prosedurnya seperti itu,” ujarnya.

Baca Juga: Klaster Perkantoran Terbentuk di Kalsel, DPRD Nilai Pemerintah Lalai

Perencanaan itu menurutnya sangat diperlukan untuk memaksimalkan uji swab yang dilaksanakan dan juga efisiensi anggaran daerah.

Sehingga menurutnya harus terlebih dahulu dilakukan tahapan screening, agar yang ikut uji swab memang mereka yang hanya hasil rapid test-nya reaktif.