Banjarmasin, Sonora.ID – Upaya DPRD Kalimantan Selatan, khususnya Komisi IV, untuk memperjuangkan realisasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSD) bagi sekolah keagamaan, terus dilanjutkan.

Selain menggelar pertemuan dengan pihak terkait, seperti Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kalimantan Selatan, studi komparasi ke daerah yang sudah menerapkan pemberian bantuan bagi sekolah keagamaan juga ditempuh sebagai acuan.

Yang terbaru, studi komparasi ke Jawa Timur dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengucurkan bantuan untuk sekolah tersebut.

Baca Juga: Terkendala Sekolah Daring, Disdik Makassar Bolehkan Guru Datangi Siswa

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin, menuturkan bahwa studi komparasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan jadi acuan bagi daerah lain dalam memberikan perhatian kepada sekolah keagamaan.

“Bagaimanapun juga siswa atau santri yang menuntut ilmu, baik di madrasah dan pondok pesantren merupakan generasi penerus di Kalsel,” tuturnya, Selasa (11/08).

Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya tidak boleh ada kesenjangan terkait perhatian pemerintah provinsi terhadap sekolah keagamaan dan sekolah negeri.

Selama ini menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya memberikan bantuan kepada SMA dan SMK saja, sedangkan sekolah keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren hanya mengandalkan dana seadanya.

Baca Juga: Siswa di Sekolah Peraih Adiwiyata Wajib Bawa Tempat Minum Sendiri

Dalih yang digunakan adalah karena sekolah keagamaan kewenangan pengelolaannya berada di tangan Kementerian Agama RI melalui kanwil masing-masing.

Padahal menurutnya, sudah sewajarnya ada bantuan bagi sekolah keagamaan, tak hanya untuk memenuhi asas keadilan dalam dunia pendidikan, namun juga melihat dari sisi pentingnya dalam mempersiapkan generasi penerus.

Di mana hal itu menurut politikus Partai Gerinda itu, salah satunya dapat ditempuh dengan bantuan dana bagi sekolah, yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kegiatan belajar dan mengajar serta peningkatan fasilitas pendidikan yang ada.

“Atas dasar itulah kita semestinya lebih memperhatikan dan memberikan sentuhan APBD ke lembaga pendidikan keagamaan ini,” tambahnya lagi.

Baca Juga: DPRD Kalsel Sebut Fenomena Gunung Es Terkait Narkoba Ratusan Kilogram

Apalagi yang dipersiapkan oleh sekolah keagamaan bukan sebatas yang mampu di bidang akademik, namun adalah generasi penerus yang memiliki kemampuan di bidang keimanan, ketaqwaan, penguatan penguasaan ilmu agama atau pendidikan karakter.

Pemerintah provinsi menurutnya harus mengapreasiasi kultur masyarakat Kalimantan Selatan yang religius, dengan memberikan perhatian kepada sekolah keagamaan dalam bentuk bantuan operasional.

Ia juga berharap perjuangan pihaknya merealisasikan BOSD bagi sekolah keagamaan dapat tercapai.

“Saat ini hanya tinggal menunggu proses perbaikan dan registrasi di Kemendagri,” pungkas Lutfi.

Baca Juga: Lelang Jabatan Diwarnai Isu Joki, Inspektorat Banjarmasin Turun Tangan