Mojokerto, Sonora.ID - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori menyampaikan bahwa tahapan Pemilihan Serentak 2020 untuk pencocokan dan penelitian (coklit) telah mencapai 100 persen.

Hal itu disampaikan Muslim saat wawancara di kantor KPU Kabupaten Mojokerto Jalan R.A.A.K. Adinegoro 1-2 Sooko Mojokerto, Rabu  (19/08/2020).

"Hingga saat ini (coklit) sudah kita laksanakan. Karena untuk pencoklitan itu anggota PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) kami sebanyak 2.084 orang dan TPS yang tersebar di 304 desa dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto. Sudah 100 persen dengan berbagai dinamika. Ada yang 'ketlesut' (kurang lengkap) dan sebagainya. Kita juga dapat saran perbaikan dari Bawaslu dan sudah ditindak lanjuti," kata Muslim.

Baca Juga: Kunker ke Polres Landak, Kapolda Kalbar Tekan Kesiapan Hadapi Karhutla hingga Pilkada 2020

Ia menyampaikan bahwa tahapan coklit telah dimulai sejak 13 hingga 15 Agustus yang diawali melalui gerakan coklit secara serentak.

"Secara simbolis dihadiri oleh perwakilan anggota KPU dan Bawaslu Provinsi Jatim di balai desa Randugenengan Kabupaten Mojokerto yang diikuti oleh semua anggota PPDP di desa. Diawali dengan apel dan pencoklitan serentak bersama di desa masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kab.Mojokerto berdasar data Pemilu sebelumnya ada 831.172 pemilih.

"Saat ini masih belum final. Masih nunggu rekapitulasi DPTnya. Kemungkinan akan naik. Pengaruh angka kelahiran dan kematian," imbuhnya.

Baca Juga: Oknum ASN Kabupaten Minahasa Utara Terbukti Langgar Netralitas Pilkada

Disampaikan bahwa dampak penundaan pemilihan akibat Covid-19 yang seharusnya September dan kemudian dilanjutkan pada 9 Desember 2020 nanti, berpeluang pada jumlah partisipasi usia pemilih baru.

"Mereka yang berumur 17 tahun pada bulan Oktober dan November akhirnya ikut memilih pada Desember nanti," ungkap Muslim.

Sementara itu ia juga menyampaikan tentang target angka partisipasi masyarakat (parmas) untuk Kab.Mojoketo pada Pemilihan Serentak tahun ini adalah 77,5 persen.

Baca Juga: Urungkan Niat 'Nyalon' Tahun Ini, Hermansyah Incar Pilkada 2024

"Kita berupaya dengan segala program dan strategi yang dilaksanakan melalui sosialisasi. Mulai tatap muka atau media yang kita punya untuk bisa mengangkat atau mendongkrak angka parmas yang sangat tinggi. Salah satu bentuk dari suksesnya pemilihan bupati dan wakil bupati yaitu angka parmas," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa Kab.Mojokerto ada 18 kecamatan, 299 desa dan lima kelurahan atau berjumlah 304 desa dan kelurahan.

"Kita tetap berupaya semaksimal mungkin sehingga menghasilkan data yang mutahir dan valid yang bisa dipakai acuan pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut menyuseskan kegiatan pencoklitan ini," ungkapnya.

Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, KPU Balikpapan Survei Kantor Akuntan Publik

Pelaksanaan pemilihan serentak di tengah pandemi juga menjadi bagian penting. Melalui pelaksanaan protokol kesehatan bagi penyelenggara dan pemilih.

"Anggota PPDP kami sebanyak 2.084. Sudah kita laksanakan rapid tes sebelum menjalankan tugas. Selain itu, membekali dengan APD seperti face shield, sarung tangan, masker dan hand sanitizer untuk anggota di lapangan," jelasnya.

"Sesuai PKPU no 6 anggota KPU wajib rapid tes sebelum menjalankan tugas, khususnya anggota PPDP yang sudah kita SK-kan atau tetapkan. Jika ada yang reaktif kita ganti degnan personil baru yang juga akan dirapis lagi. Kita kerjasama dengan dinas kesehatan," lanjutnya.

Ketua KPU Kab. Mojokerto ini juga menyampaikan perihal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada didaerahnya pada tahun ini yang sudah dicairkan.

Baca Juga: Sah! PKS Resmi Dukung Ananda-Mushaffa Maju Pilkada Banjarmasin

"NPHD sudah kita selesaikan pada September. Sebanyak 52,60 miliar. Pengadaan APD sudah dibekali anggaran dari KPU RI. Sesuai dengan aturan permendagri no 54, sudah tercukupi," lanjutnya.

Muslin juga mengingatkan kepada warga atau masyarakat yang ber-KTP Mojokerto untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020.

"Harapan saya, semua warga Kabupaten Mojokerto yang punya KTP, yang bekerja di luar Kab.Provinsi Jatim agar waktu pemilihan bisa kembali. Karena ini akan menentukan nasib seluruh warga untuk lima tahun kedepan. Untuk mendapatkan sepasang pemimpin yang sesuai harapan masyarakt Mojokerto," pungkasnya.

 Baca Juga: Pilkada Di Saat Pandemi Covid-19, Pengamat: Itu Tantangan Tersebar