Banjarmasin, Sonora.ID – Dugaan ‘penculikan’ siswa sekolah swasta oleh sekolah negeri di Banjarmasin, mencuat dalam gelaran rapat Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Forum Kepala Sekolah Swasta, beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut digelar sebagai upaya dari belasan Kepala SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA) non negeri, yang kekurangan siswa dalam beberapa tahun terakhir.

Apalagi penerapan sistem zonasi yang diberlakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menimbulkan dampak besar bagi sekolah yang mereka kelola.

Baca Juga: Akibat Pandemi Covid-19, PPDB Tingkat SMA di Manado Sedikit Pendaftar

Salah satunya yang paling kuat adalah dugaan adanya pengalihan siswa yang sebenarnya sudah diterima di sekolah mereka, namun tiba-tiba pindah ke sekolah negeri.

Padahal rangkaian tahapan PPDB yang menggunakan sistem daring sudah berakhir dan masuk pada tahapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Seperti yang dituturkan oleh Abdul Gani, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Banjarmasin yang juga Ketua Forum Kepala Sekolah Madrasah Muhammadiyah Banjarmasin, yang mengaku menemui kasus tersebut.

“Penculikan ini menimbulkan kecurigaan,” tuturnya.

Baca Juga: Calon Pendaftar Kecewa, PKN STAN Tahun Ini Tidak Membuka Pendaftaran

Terlebih siswa yang bersangkutan terlalu mendadak dipindahkan ke sekolah negeri, setelah sebelumnya dinyatakan lulus di sekolah swasta.

Kondisi ini akhirnya yang membuat dari tahun ke tahun, jumlah siswa yang ada di sekolah swasta, khususnya SMA, SMK dan MA, mengalami kekurangan.

Bahkan tiap tahun ajaran baru, jumlahnya tidak sampai memenuhi satu rombongan belajar atau rombel.

Baca Juga: Rencana Disdik Sumsel Gelar KBM Tatap Muka, Begini Tanggapan Pakar

Dari data yang dimilikinya, Gani menuturkan bahwa dari 16 sekolah tingkat SMA sederajat yang statusnya swasta, hanya kebagian 600 siswa.

Jumlah tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP tiap tahun yang mencapai ribuan.

“Kami ingin hal ini jangan terjadi lagi pada PPDB tahun mendatang,” tambahnya lagi.

Untuk itu, pihaknya melaporkan hal tersebut beserta data yang dimiliki kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, selalu perpanjangan tangan penyampai aspirasi kepada pemerintah.

Baca Juga: Disdik Palembang Akan Kembangkan Unit di Program Poltabes

Bahkan pihaknya juga telah sepakat melaporkan masalah ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, agar dapat ditindaklanjuti.

Mengingat masalah tersebut menurutnya tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, namun juga pasti terjadi di daerah-daerah lainnya.

Baca Juga: Imunisasi MR Bagi Anak Sekolah di Semarang Akan Dilakukan di Puskesmas

Gani menambahkan, sebagai sekolah yang berada di bawah naungan yayasan, minimnya siswa tentu sangat berdampak pada kondisi keuangan.

Tak hanya tidak mampu menutupi biaya operasional sekolah dan juga peningkatan sarana prasarana penunjang Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM), namun juga tidak mampu membayar gaji untuk para guru dan tenaga lainnya.

Apalagi minimnya jumlah siswa tidak main-main, karena di sekolah swasta lain yang tak ingin disebutkannya, ada yang hanya diisi oleh 2 siswa pada tahun ajaran baru kali ini.

 Baca Juga: Upayakan Bantuan Operasional Sekolah Keagamaan, DPRD Kalsel Belajar dari Jatim