Banjarmasin, Sonora.ID - Tertanggal 1 September 2020, setidaknya ada tiga pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang purna tugas.

Ketiga pejabat tersebut antara lain Arifin Noor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Esya Zein Hafizi, Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin dan terakhir Khairul Saleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Kekosongan jabatan di tiga instansi ini tentunya harus digantikan oleh seseorang sebagai Pelaksana Tugas (Plt), agar roda Pemerintahan tetap berjalan.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, pun telah menunjuk tiga orang yang bakal menduduki posisi tersebut.

Baca Juga: Peletakan Batu Pertama, Perumahan Karyawan PT Ambapers Siap Dibangun

Yaitu Windiasti Kartika yang merupakan Sekretaris PUPR ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas PUPR, Iwan Ristianto, Kadis Sosial sebagai Plt Sekwan, dan Iwan Fitriadi, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Plt Kadisdukcapil.

"Untuk Sekwan ada pemberlakuan khusus karena Kepala Daerah harus berkonsultasi dan melihat usulan dari pimpinan DPRD, kemudian disepakati bersama," terang Ibnu kepada SMART FM di Balai Kota, Senin (31/08) siang.

"Sedangkan Plt Kadisdukcapil kebetulan satu gedung kantornya. Jadi tidak terlalu banyak mobilitas," tambah Ibnu lagi.

Baca Juga: Nurdin Abdullah: Stadion Mattaoanging Harga Diri Masyarakat Sulsel

Sementara itu, Arifin Noor, Kepala Dinas PUPR, yang juga memasuki masa purna tugas mengaku bersyukur, karena telah menjalankan tugas dan amanat dengan 'selamat'.

Artinya tidak ada masalah atau tersandung kasus apapun dalam menjalankan tugasnya di Pemko Banjarmasin, sejak ditarik dari Pemprov Kalsel dan dilantik oleh Wali Kota, Ibnu Sina, pada Juni 2019 lalu.

Arifin berpesan kepada seluruh ASN di SKPD yang ditinggalkannya, agar selalu bekerja dengan ikhlas dan saling bahu membahu dalam membangun infrastruktur di kota Banjarmasin.

Terakhir Ia berharap agar anggaran perubahan sebesar Rp 52 M yang diusulkan, nantinya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Baik untuk bidang jalan, sungai dan jembatan.

"Kemarin APBD kita kena pangkas Rp 200 M untuk penanganan CoVID-19. Semoga usulan di APBD perubahan bisa menutupi," harapnya.

Baca Juga: 71 Hari Cuti Pilkada, Ibnu Sina Bakal Tanggalkan Fasilitas Negara