Bandung, Sonora.ID - Ada 3,25 juta keping mikrochip nomor perdana gratis yang sudah terisi 10 GB kuota internet dalam satu bulan pertama akan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh siswa dan guru SMA, SMK, dan SLB negeri/swasta se-Jabar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini.

Program kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan salah satu operator seluler ini direncanakan berjalan mulai September hingga Desember 2020.

Kuota gratis bulan pertama berlaku 30 hari dan dapat diperpanjang tiga bulan berikutnya untuk kuota 11 GB dengan membayar Rp 5.000 per siswa. 

Baca Juga: Tabung Melon Langka dan Mahal, Pertamina: Kuota Kalsel Sudah Dipenuhi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Rabu (2/9/2020) mengatakan bahwa di Jawa Barat sebenarnya hanya ada 1.9 juta siswa dan guru yang akan menerima bantuan ini.

"Sisanya, sekitar 1,3 juta kartu lainnya kita berikan ke kalangan pesantren, santri, dan mahasiswa yang membutuhkan saat mengikuti kegiatan daring," ucap Gubernur.

Program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) berbeda dengan program kuota internet gratis yang sedang direncanakan pemerintah pusat. Tapi begitu program pusat bergulir nanti, nomor perdana MBJJ dapat didaftarkan pihak sekolah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.  

Baca Juga: Anggaran Rp 7,2 T untuk Berikan Kuota, KPAI: Banyak yang Tak Punya Gawai

Gubernur Ridwan Kamil mengapresiasi inisiatif dan kolaborasi ini guna mendukung pembelajaran jarak jauh.

Menurutnya, selain kepemilikan gawai dan blankspot internet, keterbatasan kemampuan masyarakat membeli kuota internet juga menjadi kendala utama. 

“Di situasi perang (lawan COVID-19) saya apresiasi pihak yang turun tangan bukan lepas tangan,” ujarnya. 

Dalam hitungan Gubernur, akan ada 3,25 juta keping mikrochip nomor perdana gratis yang sudah terisi 10 GB kuota internet dalam satu bulan pertama. 

Baca Juga: 1.000 Anak Yatim di Tabalong Terima Masker dan Internet Gratis

Gubernur juga meminta proses registrasi siswa dilakukan sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jabar sebagai pihak yang berwenang mengelola Dapodik.

Sementara pesantren, MA, dan mahasiswa yang tidak dijangkau provinsi proses pra registrasi dapat dilakukan melalui https://pikobar.jabarprov.go.id/. 

Selain itu, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan DPRD, jika memungkinan pembelian kuota internet tiga bulan berikutnya akan ditanggung APBD perubahan provinsi.

Untuk menutupi pembelian kuota 11 GB seharga Rp 5.000, maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 16 miliar per bulan atau Rp48 miliar per tiga bulan. 

Baca Juga: Nurdin Abdullah Sebut Pembelajaran Daring Butuh Infrastruktur Jaringan