Hal itu menjadi salah satu alasan DPR dan pemerintah sepakat tetap melaksanan Pilkada 2020 pada 9 Desember.

Namun, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsekuen dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

Ia juga meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Doli mengatakan, revisi PKPU diharapkan di antaranya mengatur secara spesifik soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring.

Selain itu, mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan KUHP.

 Baca Juga: Dibuka untuk Jamaah Luar Negeri, Umrah hanya Boleh 6.000 Jamaah per Hari

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?"

TERKINI

Disdikpora Akan Kembali Anggarkan Pembangunan Landscape di Tahun Depan

5 November 2024 15:00 WIB

4 Zodiak Beruntung Besok 6 November 2024: Bangkit dari Kemiskinan

5 November 2024 14:59 WIB

Mahasiswa FKM Unhas Gelar Pengabdian Masyarakat di SD Negeri 16 Pangkasalo, Maros

5 November 2024 14:54 WIB

Pemkab PPU Gelar Rakor Bersama DPRD PPU Tetapka Wilayah Perencanaan Serambi Nusantara

5 November 2024 14:50 WIB