Sonora.ID – Pernyataan dari Silvany Austin Pasaribu dinilai sebagai pukulan telah bagi Vanuatu yang mencampuri urusan dalam negeri terkait Papua dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu (26/9/2020).

Dalam sidang tersebut Silvany menegaskan bahwa Vanuatu bukan lah representasi dari Papua. Hal ini bermula dari rekaman video resmi PBB.

Menurut Silvany, Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang cara Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Pasalnya, hampir setiap tahun sidang umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Papua.

Baca Juga: Indonesia Jadi Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Apa Keuntungannya?

Berikut pernyataan lengkap Silvany Austin Pasaribu pada Vanuatu di sidang umum PBB:

"Saya angkat bicara untuk menggunakan hak jawab Indonesia atas pernyataan yang dibuat oleh Vanuatu

Sangat memalukan bahwa negara ini memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagimana seharusnya Indonesia menjalankan pemerintahan

Sejujurnya saya bingung, bagaimana sebuah negara mencoba untuk mengajarkan negara lain tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB

Izinkan saya memberitahu mereka hal berikut agar mereka bisa melakukan sesuatu yang benar

Baca Juga: Dua Kelompok Warga di Papua Minta Izin Perang Selama Tiga Hari

Prinsip fundamental tersebut adalah tidak mengintervensi urusan domestik negara anggota lain dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah negara lain

Jadi sampai Anda selesai (dengan urusan negara Anda sendiri) mohon simpan nasihan itu untuk diri Anda sendiri

Presiden Indonesia menyatakan beberapa hari yang lalu dan saya mengutip 'Kita harus mengedapankan pendekatan yang saling menguntungkan antar negara'

Seruan tersebut digaungkan oleh para pemimpin dunia sepanjang minggu ini, tetapi Negara Vanuatu memilih yang sebaliknya.

Baca Juga: Indonesia Laporkan Kasus ABK di Kapal Ikan China ke Dewan HAM PBB

Pada saat krisis kesehatan darurat dan kesulitan ekonomi yang besar, meraka (Vanuatu) memilih untuk menanamkan permusuhan dan menabur perpecahan dengan gerakan separatisme

Indonesia terdiri dari lebih dari ratusan suku bangsa, bangsa yang majemuk dan multikultural dengan ribuan suku dan ratusan bahasa daerah, tersebar di lebih dari 17 ribu dan 400 pulau berkomitmen terhadap Hak Asasi Manusia

Kami mengarhargai keberagaman, kami menghormati, toleransi, dan setiap orang memiliki hak yang sama di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini

Kami juga telah mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia di mana setiap individu memiliki hak yang sama di bawah hukum

Selanjutnya kami telah meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.

Menariknya, Vanuatu bahkan belum menandatanganinya

Dan bagaimana seseorang bica berbicara tentang mempromosikan hak masyarakat adat ketika ia bahkan tidak menandatangani konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya sebagai instrumen Hak Asasi Manusia?

Hal ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan, apakah mereka benar-benar peduli dengan masyarakat adat?

Baca Juga: Tuai Kontroversi, Peneliti Ungkap Lagu Yamko Rambe Yamko Bukan dari Papua

Lebih penting lagi, Vanuatu belum menandatangani dan meratifikasi konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat

Kami meminta pemerinta Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab Hak Asasi Mansuia kepada rakyat Anda dan kepada dunia

Nyonya Presiden,

Tuduhan Hak Asasi Manusia adalah tipikal, kisah tinggi yang mereka jual dan panggung selama bertahun-tahun di aula

izinkan saya memberitahu mereka (Vanuatu) Anda (Vanuatu) bukan representasi orang Papua, dan berhentilah berkhayal mengenai hal itu."

Siapa sosok Silvany Austin Pasaribu?

Atas aksinya tersebut, Silvany pun mengundang decak kagum publik di Tanah Air dan membuat publik penasaran terhadap sosoknya.

Dikutip dari situs kemlu.go.id, Silvany Austin Pasaribu menjabat sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi I Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York, Amerika Serikat.

Ia merupakan salah satu diplomat muda Indonesia yang bertugas di sana.

Dikutip dari Tribunnews, Silvany merupakan lulusan Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga: KKB Beraksi, Polisi dan TNI Nyatakan Distrik Tembagapura Papua Siaga Satu

Kemudian ia berkarier di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan berkuliah di Universitas Sydney untuk mendapat gelar S2.

Silvany juga pernah bertugas sebagai Atase Kedutaan RI di Inggris sebelum bertugas di Kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York.

Saat Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 2018, Silvany masih tergolong pegawai baru Kemenlu.

Meskipun demikian, ia sudah terjun menjadi liaison officer (LO) dalam acara tersebut.