Banjarmasin, Sonora.ID – Sejumlah catatan diberikan Kementerian Dalam Negeri RI terhadap APBD Perubahan Tahun 2020 Kalimantan Selatan.

Salah satunya terkait rasionalisasi anggaran, yang harus mematuhi beberapa aspek, yakni efektivitas, efisiensi dan kewajaran, serta penghematan penggunaan anggaran.

“Kita memang diminta untuk melakukan rasionalisasi, yang mana hal ini akan dibahas oleh Sekretaris Dewan bersama Komisi I,” ujar M. Syaripuddin, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, usai memimpin rapat bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi dengan pemerintah provinsi, Senin (05/10) siang.

Baca Juga: DPRD Tolak APBD Perubahan 2020 Pemkot Makassar, Ini Alasannya

Rasionalisasi itu juga terkait dengan permintaan dari kementerian tersebut, agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perhitungan kembali anggaran belanja barang dan jasa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

Sehingga anggaran yang ada pada APBD Perubahan 2020 benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak terkesan menghambur-hamburkan.

“Tidak hanya DPRD Kalsel, akan tetapi Pemerintah Provinsi maupun SKPD juga melakukan rasionalisasi,” katanya.

Baca Juga: DPRD Setujui Raperda Perubahan APBD Jabar TA 2020 menjadi Perda

Bang Dhin, sapaan akrabnya, juga mengakui bahwa tiap tahun, rencana perubahan anggaran kerap mendapat catatan. Meskipun setiap tahun mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

“Jika sudah diperbaiki, selanjutnya sudah dapat dijalankan,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, ketika ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira.

Ia mengakui bahwa anggaran perubahan tidak mengalami kendala, khususnya terkait penanganan pandemi CoVID-19 di provinsi ini.

Baca Juga: Defisit Rp 136 Miliar, APBD Lampung Alami Perubahan

“Khusus untuk penanganan CoVID-19, masih aman,” katanya.

Baik untuk anggaran yang menyangkut masalah jaringan pengamanan sosial dan penanggulangan dampak lingkungan.

Apalagi situasi pandemi masih berjalan dan memerlukan anggaran yang tak sedikit untuk penanganan dampak, di samping bidang kesehatan yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca Juga: DPRD Kalsel Tingkatkan Kapasitas Guna Pembahasan APBD & RKPD 2021