Kelima, pengadaan drone observasi tactical (Rp 2,9 miliar) untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 25 September 2020.
Jika alat-alat tersebut dijumlah maka totalnya sebesar Rp 408,8 miliar, dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar satu bulan.
"Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan menguatkan dugaan bahwa Polri terlibat dalam upaya sistematis untuk membungkam kritik dan aksi publik," ujar Wana.
Baca Juga: Meliput Puncak Demo Omnibus Law, 3 Orang Mahasiswa Dikabarkan Hilang Sejak Siang Kemarin
Seperti yang diketahui, aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.
Aksi unjuk rasa tersebut juga berujung pada kericuhan dan bentrok antara para demonstran dengan aparat.
Beberapa fasilitas publik pun banyak yang mengalami kerusakan akibat dari aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.