Sonora.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga bahwa pihak Polri telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 408,8 miliar untuk membeli alat pengamanan.

Diduga Polri membelanjakan uang tersebut untuk antisipasi aksi unjuk rasa masyarakat yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Dugaan ini didasarkan oleh temuan ICW dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri yang menunjukkan ada kegiatan belanja pada bulan September 2020.

"LPSE Polri mencatat sejumlah pengadaan barang yang bersumber dari APBNP dan tercatat sebagai 'kebutuhan dan/ atau anggaran mendesak', yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law," kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam siaran pers, Jumat (9/10/2020) dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: 11 Halte Dibabat Demonstran, Anies Perkirakan Biaya Perbaikan Capai Rp 25 M

ICW mengungkapkan ada lima pengadaan barang yang terkait dengan pengamanan. Yakni sentralized command control for intelligence target surveillance sebesar Rp 179,4 miliar untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 16 September 2020.

Kedua, pengadaan helm dan rompi antipeluru (Rp 90,1 miliar) untuk satuan kerja Baintelkam Polri dengan tanggal pembuatan 21 September 2020.

Ketiga, peralatan tactical mass control device (Rp 66,5 miliar) untuk satuan kerja SLOG Polri dengan tanggal pembuatan 28 September 2020.

Keempat, peralatan counter UAV and serveillance Korbrimob (Rp 69,9 miliar) untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 25 September 2020.

Baca Juga: Dukung Mahasiswanya Demo, Dosen-Dosen Ini Liburkan Kuliah & Janji Beri Nilai A

Kelima, pengadaan drone observasi tactical (Rp 2,9 miliar) untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 25 September 2020.

Jika alat-alat tersebut dijumlah maka totalnya sebesar Rp 408,8 miliar, dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar satu bulan.

"Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan menguatkan dugaan bahwa Polri terlibat dalam upaya sistematis untuk membungkam kritik dan aksi publik," ujar Wana.

Baca Juga: Meliput Puncak Demo Omnibus Law, 3 Orang Mahasiswa Dikabarkan Hilang Sejak Siang Kemarin

Seperti yang diketahui, aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.

Aksi unjuk rasa tersebut juga berujung pada kericuhan dan bentrok antara para demonstran dengan aparat.

Beberapa fasilitas publik pun banyak yang mengalami kerusakan akibat dari aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.