Putusan majelis tersebut juga senada dengan pernyataan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) Mayjen TNI (Purn) Burhan Dahlan.

Menurut Burhan, hakim di peradilan militer bisa pecat oknum TNI yang terlibat perkara penyimpangan seksual sesama jenis.

Burhan menjelaskan pasal yang bisa digunakan adalah pasal 103 KUHP Militer tentang pembangkangan terhadap perintah dinas.

Baca Juga: Bicara Soal LGBT, dr. Boyke: Ada Faktor Hormonal yang Turut Memengaruhi

Menurutnya pasal tersebut lebih tepat digunakan untuk dapat memberikan sanksi tegas terhadap para oknum TNI tersebut ketimbang pasal KUHP terkait kesusilaan yang selama ini kerap digunakan untuk menangani perkara tersebut.

Ia menjelaskan pasal tersebut bisa digunakan karena pada tahun 2009 lalu pimpinan TNI telah mengeluarkan perintah terkait larangan keras bagi oknum TNI untuk melakukan penyimpangan seksual sesama jenis.

Perintah tersebut, kata Burhan, memuat ancaman dan sanksi yang tegas dan keras bagi para pembangkangnya hingga berupa pemecatan.

Baca Juga: Takut Jadi Aib hingga Ingin Bunuh Diri, Apakah LGBT Bisa Disembuhkan?

TERKINI

Lirik Lagu Menua Bersama - Mocca: Lagu Refleksi tentang Sebuah Perjalanan

22 November 2024 18:15 WIB

5 Shio Beruntung Besok 23 November 2024, Nasib Berubah Drastis!

22 November 2024 18:15 WIB

Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan, PLN UP3 Palu dan 8 Pemda di Sulawesi Tengah Teken PKS PBJT-TL

22 November 2024 18:08 WIB

PLN Suluttenggo Siagakan 2.195 Personel untuk Kawal Pilkada Serentak

22 November 2024 18:03 WIB