Medan, Sonora.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor pertanian masih menjadi kekuatan dalam menyerap tenaga kerja terbanyak, bahkan sektor ini merupakan penyumbang terbesar angka pertumbuhan ekonomi di Sumatra Utara.
Melihat kontribusi yang besar, pemerintah menaruh harapan besar terhadap sektor pertanian untuk tetap kuat di masa pandemi Covid-19.
Pemerintah Sumatra Utara sendiri dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), kemudian menetapkan 11 kabupaten di provinsi ini prioritas pengembangan sektor pertanian, yakni Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Samosir, Mandailing Natal dan Nias Selatan.
Baca Juga: Pompa Air Tenaga Surya Len Industri, Khusus Untuk Lahan Pertanian
Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi menyebutkan, statistik yang dilakukan terakhir pada Februari 2020 menunjukan, penduduk Sumatera Utara jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan utama, paling banyak bekerja pada sektor pertanian, sebanyak 2,67 juta orang (38,48 persen), disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 1,16 juta orang (16,66 persen) dan industri pengolahan 574 ribu orang (8,26 persen).
“Dilihat berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama Februari 2019 - Februari 2020, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terutama pada sektor jasa keuangan asuransi, real estate, jasa perusahaan dan jasa lainnya (0,88 poin) dan konstruksi (0,83 poin),” jelasnya kepada Sonora.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, peningkatan produk pertanian menjadi peluang terbaik untuk pemulihan ekonomi. Potensi lahan pertanian di Sumut juga sangat luas.
Baca Juga: Sulut Ekspor Direct Call Perikanan dan Pertanian Ketiga Kali ke Jepang
“Pemerintah pusat bahkan menetapkan Sumut sebagai salah satu provinsi yang masuk dalam program food estate (pengembangan panga terintegrasi),” paparnya.
Dilanjut Edy, wilayah di Sumut yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan pangan terintegrasi adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. Ada 30 ribu hectare lahan yang disiapkan dan rencananya akan mulai dikerjakan pada Oktober 2020 ini.
“Konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi tidak hanya pertanian, tapi juga mencakup perkebunan dan peternakan,” terangnya.
Diketahui, Kabupaten Humbahas telah ditetapkan Pemerintah Pusat menjadi salah satu dari dua daerah di Indonesia untuk pengembangan food estate.
Baca Juga: Diduga Terlibat Aksi Tolak Omnibus Law, Ketua KAMI Medan Diamankan Polisi
Program triliunan rupiah tersebut diharapkan dapat menumbuhkembangkan sektor pertanian secara merata, serta meningkatkan produksi pertanian secara drastis sehingga mampu menambah kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor.
Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, jika program itu berhasil, maka daerah lain di Sumut yang karakteristiknya mirip dengan Humbahas akan ikut dikembangkan.
Adapun food estate tahap pertama, akan menggunakan lahan 1.000 hektare untuk tanaman kentang, bawang merah dan bawang putih. Sementara total keseluruhan lahan yang akan digunakan sekitar 30.000 hektare. Setiap hektarenya bisa menghasilkan puluhan juta.
“Konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan,” katanya.
Baca Juga: Wagub Sumut Musa Rajekshah: Silahkan Demo, Tapi yang Kondusif
Food estate tahap pertama, kata Mentan, akan menggunakan lahan 1.000 hektare untuk tanaman kentang, bawang merah dan bawang putih. Sementara total keseluruhan lahan yang akan digunakan sekitar 30.000 hektare.
“Kita mau buat yang orang Indonesia belum lihat. ini tidak hanya untuk Sumatera Utara, tapi Indonesia. Percontohannya ada disini, food estate itu pertama kali di Indonesia,” kata Mentan.
Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai food estate, antara lain, lahan, bibit yang bagus, pupuk yang istimewa, mekanisasi, budidaya, hingga pasca panennya. Menurut Mentan semua hal tersebut harus dipersiapkan.
Baca Juga: Protes UU Omnibus Law, Ribuan Buruh di Sumu Aksi Mogok Kerja
Disampaikan juga, pertanian merupakan sektor yang tahan banting meski di masa pandemi. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan sektor pertanian saat ini tumbuh 22 persen. Oleh sebab itu, menurutnya food estate akan ikut menggerakkan perekonomian Sumut dan Indonesia.
Mentan mengungkapkan, pada Agustus saja, nilai ekspor hortikultura Indonesia mencapai Rp22 triliun. Bahkan, ekspor dari Januari hingga Agustus totalnya mencapai Rp 225 triliun. Menurutnya di saat sektor lain melemah, justru pertanian maju.
“Tandanya pertanian tidak pernah putus. Kita masih banyak komoditi lain. Kedelai kita impor 2 juta ton, kenapa tidak buat sendiri? Bawang hampir 600 ribu ton dan itu hitung-hitungan triliun, kita buat sendiri saja,” ungkap Mentan.
Mengenai manajemen dalam program tersebut, Mentan mengatakan, akan ada dominasi pengaturan antara pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab) dan investor.
Baca Juga: 177 Demonstran Medan Digelandang ke Polres, 3 Orang Reaktif Covid-19
“Karena tentu kalau mau kualitasnya bagus, intervensi permodalan juga harus bagus termasuk mengunakan mekanisasi. Jadi rakyat diberdayakan di setiap hektare,” ujar Mentan.
Wagub Sumut, Musa Rajekshah mengharapkan agar food estate bisa dibuka di daerah lain di Sumut. Menurutnya, baru kali ini ada lahan pertanian yang dikelola secara terbuka untuk kepentingan masyarakat dan negara.
“Kita harus bersyukur karena lahan yang begini luasnya. Lahan yang begini suburnya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di Sumatera Utara, khususnya Humbahas. Mudah-mudahan program ini berhasil. Kami harap Pak Mentan bisa membuka food estate di daerah lain di Sumut,” ujar Wagub.
Baca Juga: Sandiaga Uno Jadi Tim Sukses Menantu Jokowi di Pilkada Medan
Wagub mengatakan Pemprov Sumut mendukung program tersebut. Selanjutnya, Pemprov Sumut akan melakukan tugas dan tanggung jawab untuk program tersebut. Apalagi, program ini sejalan dengan misi Pemprov Sumut saat ini yakni prioritas di bidang pertanian.
“Kami Pemprov Sumut sangat mendukung. Tugas serta tanggung jawab kami akan kami lakukan di Provinsi Sumut ini,” ujar Wagub.
Wagub juga mengapresiasi Bupati Humbahas yang mencoba mengembangkan bawang putih di daerahnya. “Begitu semangatnya melihat Pak Bupati serius, sampai bawang putih yang katanya di negara ini tak bisa ditanam, ternyata di Humbahas hasilnya luar biasa,” kata Wagub.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumut, Wiwiek Sisto Widayat menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2020 tercatat -2,37 persen secara year on year (yoy), terkontraksi untuk pertama kalinya sejak krisis 1998.
Baca Juga: Peringati Hari Rabies Sedunia, DPKP Palembang Lakukan Vaksinasi dan Sterilisasi Gratis
Meski demikian, dibandingkan dengan nasional dan daerah lain, pertumbuhan Sumatera Utara masih lebih baik dari beberapa daerah lain di Sumatera. Kontraksi dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik seiring dengan pembatasan sosial untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Penguncian wilayah di negara-negara mitra dagang turun menurunkan permintaan eksternal.
“Seluruh Lapangan Usaha (LU) utama terdampak hingga kontraksi, kecuali LU Pertanian,” ucapnya.
Pengamat Ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo masih optimis dengan pertumbuhan ekonomi di Sumut. Menurutnya dari sisi ekspor, Sumut masih memiliki peluang. Sektor pertanian pun masih berperan penting.
Baca Juga: Balai Karantina Pertanian Semarang Tingkatkan Kualitas Hasil Tani
“Saya lihat kinerja Sumatera Utara triwulan pertama tidak begitu bermasalah, tapi kalau kita lihat dari sisi ekspor masih ada peluang,” ujar Ario.
Pengamat Ekonomi lainnya, Sirojuzilam Hasyim mengatakan Sumut memang memiliki peluang yang kuat. Apalagi selama ini pertumbuhan ekonomi Sumut selalu lebih tinggi dari nasional. Sumut memiliki potensi di bidang pertanian.
Menurutnya pertanian perlu diberi perhatian khusus.
“Pertanian adalah sektor yang paling bisa kita amankan, karena pertaninan itu jauh dari keramaian. Paling tidak itu bisa dipertahankan dan dikembangkan,” kata Sirojuzilam.
Baca Juga: Sumsel Adalah Daerah Agraris, Gubernur: Perlu Dibentuk BUMD Agrobisnis