Palembang, Sonora.ID - Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa maupun buruh untuk menyalurkan aspirasi yang ingin disampaikan, tentu memiliki risiko dan konsekuensi tersendiri.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPW Pekat IB) Provinsi Sumatera Selatan Ir. Suparman Romans mengatakan, risiko dan konsekuensi tersebut bisa berupa kerusakan lingkungan, serta berkurangnya kenyamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
“Yang selama ini, mungkin, memang betul-betul diharapkan bisa berjalan dengan baik oleh masyarakat,” ujar Suparman Romans, saat diwawancarai oleh sejumlah insan pers di acara Lomba Orasi Mahasiswa se-Sumatera Selatan dan Focus Group Discussion (FGD) Payo Jago Kota Kito, Rabu (28/10), di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang.
Baca Juga: Komite BPH Migas Resmikan Enam SPBU Dengan Satu Harga di Sumbagsel
Menurutnya, dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut, diharapkan muncul kesadaran dari para mahasiswa agar dapat menyuarakan aspirasi demokrasi dengan baik, namun tidak sampai menimbulkan ekses.
“Ekses itu adalah kerusakan fasilitas, karena tindakan-tindakan anarkis yang tidak terkontrol,” ungkap pria yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tersebut.
Ia meyakini, hal-hal buruk tadi belum tentu dilakukan oleh mahasiswa. Sebagai kaum terpelajar, mahasiswa tidak pernah berpikir untuk berbuat anarkis.
Dikatakannya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi dengan memancing di air keruh.
Baca Juga: 2021, DLHK Palembang Tak Lagi Angkut Sampah dari Kawasan Komersil
“Memanfaatkan gerakan-gerakan moral mahasiswa ini untuk kepentingan-kepentingan mereka. Apakah itu kepentingan bisnis, apakah itu kepentingan politik, kita masih terus melihat,” ujarnya.
Menurutnya, sepanjang oknum-oknum yang menunggangi ini tidak bisa diberantas/ditangani, setiap gerakan moral berupa aksi unjuk rasa oleh mahasiswa dan lain sebagainya, pasti akan rentan dengan timbulnya tindakan-tindakan anarkis.
Ia berharap, dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kawan Milenial Provinsi Sumatera Selatan dan GM Pekat IB Provinsi Sumatera Selatan tersebut, mahasiswa bisa menjadi lebih bijak lagi dalam menentukan sikap dan langkah.
“Sebelum mereka membuat setting untuk melakukan aksi ataupun menyampaikan aspirasi. Pola-pola dialogis saya kira cukup up to date, tidak lantas menghilangkan militansi mahasiswa,” ungkapnya.
Suara demokrasi tadi, lanjutnya, tidak harus disampaikan dengan melakukan aksi turun ke jalan. Terkecuali, ada sumbatan-sumbatan komunikasi.
“Baik itu oleh para pemangku kebijakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari eksekutif, legislatif, maupun dari pihak swasta. Nah, sepanjang saluran komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, mengapa harus kita paksakan diri kita menghabiskan energi dengan melakukan gerakan-gerakan yang lebih frontal,” ujarnya.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Bukanlah Lini Terdepan Menghilangkan Wabah Corona