Banjarmasin, Sonora.ID – Tak hanya fokus pada perbaikan kerusakan lingkungan melalui penanaman pohon di lahan kritis, program Revolusi Hijau yang digalakkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Salah satunya dengan mengembangkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang selama ini didominasi petani dan juga pekebun.

Baca Juga: HUT Ke- 351 Sulsel Jadi Momentum Kebangkitan Komoditas Unggulan

Terlebih hutan di Kalimantan Selatan memiliki luas hingga 1,7 juta hektar dengan keanekaragaman hayati yang melimpah untuk dikembangkan.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mengatakan bahwa sejauh ini, Dinas Kehutanan mengembangkan sekitar 16 jenis HHBK yang potensial, mulai dari berbagai jenis madu, olahan bambu, kayu manis, kopi dan lain sebagainya.

“Inti dari program Revolusi Hijau selain menanam untuk perbaikan kerusakan lingkungan, juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

HHBK yang dikelola masyarakat sekitar melalui program Perhutanan Sosial, menurutnya sudah tersebar di sembilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di provinsi ini. Di mana fokus utamanya adalah upaya menyejahterakan masyarakat tanpa melakukan penebangan pohon.

Roy yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan ini juga mengungkapkan bahwa salah satu HHBK yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan adalah produk olahan bambu berupa tusuk sate hingga tusuk gigi.

Bahkan kini pemasarannya juga sudah sampai ke daerah tetangga, seperti Kalimantan Timur dengan permintaan yang cukup banyak.

Baca Juga: BPS Ungkap Deflasi Sumsel Bulan Agustus Capai 0,33 Persen

Seperti yang dituturkan Kepala KPH Hulu Sungai, Rudiono Herlambang, di mana saat ini permintaan atas produk olahan itu terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Di pabrik pengolahan tusuk sate yang dikelola KTH Surya Muda Hulu Sungai Selatan, produksi per bulannya mencapai 3-4 ton,” jelasnya.

Selain mempunyai fungsi ekonomi yang tinggi, pohon bambu juga diakui memiliki fungsi ekologis melindungi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), guna menahan butiran hujan dan mencegah terjadinya erosi.

Namun diakuinya, sebagian besar bambu yang digunakan untuk diolah masih tumbuh secara liar di sepanjang DAS di daerah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Tapin, atau dapat dikatakan belum dibudidayakan secara khusus.

Baca Juga: Kementan dan Pemda Sulut Sepakat Kembangkan Lahan Subur Untuk Komoditas Nasional

Selama ini, bambu baru dimanfaatkan untuk pembuatan rakit, rumah lanting dan kerajinan tangan, dengan luasan lahan yang mencapai 4.000 hektar.

Namun rupanya luasan itu belum cukup untuk membangun industri besar yang mendukung pengolahan bambu, seperti pabrik tisu ramah lingkungan yang setidaknya memerlukan 15.000 hektar, yang saat ini sedang dalam tahap pengupayaan penambahan luasan tanam.

Baca Juga: Pandemi Covid-19, Pemda Sulawesi Utara Ekspor Komoditas Pertanian ke 15 Negara

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga membangun Arboretum Bambu di kawasan Tahura Sultan Adam dengan 24 jenis koleksi tanaman bambu yang diambil dari sejumlah negara, seperti Tiongkok yang dikenal sebagai Negeri Tirai Bambu.