Dengan fokus bahasan Omnibus Law sektor perpajakan, Samon jaya menjelaskan bahwa rancangan Omnibus Law sector perpajakan disusun untuk memperkuat perekonomian Indonesia.

Pemerintah melalui Omnibus Law berusaha menjaga perekonomian Indonesia dengan beberapa cara :

1. Memberikan sejumlah fasilitas perpajakan yang diharapkan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor;

2. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan berusaha; dan

3. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela serta meningkatkan kualitas SDM.

Baca Juga: Tandatangani MoU, Surabaya Bakal Dibantu Bus Operasional 150 Unit Angkutan Perkotaan

Ada 28 pasal yang berkaitan dengan perpajakan dalam Omnibus Law. Pasal-pasal tersebut membuat 3 Undang-Undang (UU) terkait perpajakan akan diamandemen, yaitu UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (KUP).

Perlu diketahui juga bahwa 28 pasal ini memuat 6 klaster isu bahasan. Adapun 6 klaster tersebut sebagai berikut:

TERKINI

Kode Redeem Capybara Go! 22 November 2024 Terbaru, Ini Cara Tukarnya

22 November 2024 13:15 WIB

Lirik Lagu 'Popular' - Ariana Grande (Ost. Wicked) dan Terjemahannya

22 November 2024 13:15 WIB

Lirik dan Chord 'Hujan' yang Dibawakan oleh Lusyana Jelita feat. OM Adella

22 November 2024 13:05 WIB

Lirik Lagu 'Kamu Tak Sendiri' - Jemimah Cita

22 November 2024 13:00 WIB