Bagikan :
:quality(50)/photo/2020/11/09/1235045381.jpg)
Menurut Misbah, dari hasil pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, soal gaji guru bantu di Garut akan dikomunikasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Namun, tidak mendatangkan hasil pasalnya ketentuan ini telah sesuai keterangan dari Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar, sudah tidak bisa lagi ada penambahan anggaran.
“Kata ketua Komisi V, ini sudah final, tidak bisa masuk, soalnya sudah ketuk palu,” kata dia.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Totong menyebut bahwa sejak 2019, pihaknya sudah berupaya mengajukan pengajuan anggaran untuk guru bantu agar bisa menerima gaji pada 2020.
Kemudian, setelah gaji tidak juga cair, pihaknya kembali mengajukan gaji pada pembahasan anggaran perubahan. Namun, gaji guru bantu tetap tidak masuk anggaran.
Baca Juga: Mulai Hari Ini, Pemprov DKI Jakarta Izinkan Gelar Pesta Resepsi
“Kita sudah mengusulkan, Pak, kita mengusulkan oleh Bupati di 2019 untuk 2020, kemudian diajukan lagi di perubahan. Daerah-daerah lain juga sama. Kalau hanya Garut, ini jadi pertanyaan, tapi daerah lain juga tidak dapat,” kata Totong seusai menghadiri pertemuan antara guru bantu dan Bupati Garut Rudy Gunawan di Kantor Bupati Garut.
Totong berencana mempertanyakan status guru bantu ini ke Pemprov Jabar. Jika memang Pemprov Jabar sudah tidak lagi mengelola guru bantu, Pemkab akan mengambil alih pengelolaannya.
Totong mengaku empati dan simpati terhadap nasib para guru yang tidak menerima gaji. Pemkab Garut, menurut Totong, siap menganggarkan gaji untuk mereka.
Baca Juga: Mulai Hari Ini, Pemprov DKI Jakarta Izinkan Gelar Pesta Resepsi
:quality(50)/photo/2024/11/22/screenshot-2024-10-09-130115jpg-20241122082849.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/cuplikan-layar-2024-09-05-090343-20241122062448.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/15/15518010_5613228-1jpg-20241115062557.jpg)
:quality(50)/photo/2023/12/14/free-photo-of-mobil-jalan-badai-20231214105144.jpeg)